TNI-Menkeu Sepakati MoU Pengamanan Penerimaan Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo setelah memberikan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, 29 November 2016. TEMPO

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo setelah memberikan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, 29 November 2016. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu dan TNI. Keduanya menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama tersebut di hari pertama pelaksanaan Rapat Pimpinan TNI 2017.

    Gatot meminta seluruh seluruh peserta rapim segera mengimplementasikan MoU tersebut. Implementasinya, ujar Gatot, harus disegerakan dalam bentuk kerja sama teknis, dan disusun secara sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.

    “Eliminasi kendala di lapangan dengan komunikasi dan koordinasi, guna mewujudkan rencana kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang anggaran,” ucap Gatot dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan Mabes TNI, Selasa, 17 Januari 2017.

    Dalam MoU tersebut, disepakati kerja sama terkait pengamanan penerimaan negara. Poin pertamanya adalah soal sosialisasi peraturan, kebijakan, serta kewenangan masing-masing pihak. Poin keduanya menekankan pengamanan, pemulihan, penyelamatan, dan pemanfaatan aset barang milik negara.

    Adapun poin ketiga terkait pengamanan pemungutan penerimaan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai. Di poin keempat, TNI dan Kemenkeu sepakat membantu penegakkan hukum di bidang perpajakan, bea cukai, dan bidang keuangan negara lainnya yang berkaitan dengan personel TNI.

    Poin terakhir mengenai penegakan hukum di bidang kemaritiman dan kedirgantaraan. Ada pula dukungan kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan keuangan, serta pertahanan negara. MoU itu berlaku selama lima tahun, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua institusi.

    Pada peserta Rapim TNI 2017 pun diarahkan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah dianggarkan. Gatot pun berharap MoU menjadi pintu kerja sama yang lebih luas, antara TNI dan berbagai institusi negara.

    “Kita sadari bahwa totalitas kekuatan bangsa terletak pada kualitas, intensitas, dan sinergitas yang dibangun,” kata dia.

    YOHANES PASKALIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.