Perkuat Administrasi dan Anggaran, LPSK Akan Jaring Sekjen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di Gedung Perintis Kemerdekaan Jl. Proklamasi 58, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kantor LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di Gedung Perintis Kemerdekaan Jl. Proklamasi 58, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menjaring seorang sekretaris jenderal sebagai langkah penguatan lembaga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK, yang telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo. Adapun pihak yang bertugas menjaring sekjen pun telah terbentuk melalui Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2017.

    Keputusan tersebut berisi tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Jenderal LPSK. Dengan begitu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai berharap pihaknya bisa mendapatkan seorang sekjen yang mumpuni, khususnya dalam hal administrasi dan pengelolaan anggaran.

    Baca juga:
    Rekam Jejak Calon Komisioner KPU dan Bawaslu Ditelusuri

    “Kami sambut baik pembentukan Pansel Sekretaris Jenderal LPSK. Saya harap dapat terpilih orang yang mampu mengelola sumber daya di LPSK. Yang terpenting lagi, rekam jejaknya harus bersih, bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” ujar Haris dalam keterangan resminya, Selasa, 17 Januari 2017.

    Sebelum Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK terbit, tugas LPSK dibantu sekretariat yang dipimpin sekretaris atau eselon dua. Namun, setelah perpres tersebut diresmikan, sekretariat akan dipimpin seorang sekretaris jenderal setara pejabat eselon satu. Haris mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris jenderal bertanggung jawab kepada pimpinan LPSK sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

    Untuk itu, Haris meminta sekretaris jenderal yang terpilih nanti dapat bekerja sama dan mendukung kerja-kerja pimpinan LPSK, khususnya dalam pelaksanaan program-program strategis. Hal itu tidak lepas dari tantangan semakin meningkatnya jumlah permohonan perlindungan seiring dengan tumbuhnya ekspektasi masyarakat terhadap kerja LPSK.

    Haris mengatakan ada beberapa kelemahan sekretariat yang masih dipimpin oleh sekretaris dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Dari sisi SDM, kata dia, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja yang terus bertambah, khususnya layanan perlindungan saksi dan korban. Ketidakseimbangan semakin terlihat setelah LPSK ingin membentuk perwakilan daerah untuk mempercepat respons permohonan masyarakat.

    Selain itu, kehadiran seorang sekretaris jenderal yang mampu mengelola operasional dan anggaran dalam membantu tugas-tugas pimpinan LPSK menjadi suatu keharusan. “Sekretaris jenderal harus mampu mengelola semua sumber daya dan anggaran untuk membantu meningkatkan kualitas layanan,” tutur Haris.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.