Begini Cara Kemenpan Cegah Jual-Beli Jabatan di Daerah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, 6 Desember 2016. Rapat ini membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, 6 Desember 2016. Rapat ini membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan sudah ada mekanisme yang jelas di setiap pengangkatan pejabat pegawai sipil negara. Oleh sebab itu, ia menilai tidak perlu dibentuk satuan tugas atau pengawas tentu untuk mencegah terulang kasus jual-beli jabatan.

    "Kalau proses dilakukan dengan benar tidak akan ada masalah," kata Asman di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017. Menurut Asman, kasus jual-beli jabatan yang menimpa Bupati Klaten Sri Hartini terjadi lantaran tidak taat aturan.

    Baca: Marak Jual Beli Jabatan, Ini Modus-Modusnya

    Pemerintah, lanjut dia, akan meningkatkan pengawasan terkait dengan proses pengangkatan pejabat di daerah. "Kami sudah punya Komisi Aparatur Sipil Negara, tinggal efektifitasnya ditingkatkan lagi," tutur Asman.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Ia terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Desember lalu. Komisi anti-rasuah terus mengembangkan kasus jual-beli jabatan dengan memeriksa anak sulung Bupati Klaten Sri Hartini, Andy Purnomo. Andy merupakan Ketua Komisi IV DPRD Klaten.

    Lebih lanjut, Asman menuturkan proses pengangkatan pejabat PNS di tingkat Kementerian/Lembaga terbilang sudah bagus. Kementerian Aparatur Negara akan terus mendorong proses rekrutmen yang sudah berjalan baik di pusat untuk diikuti di daerah. "Tinggal pembenahannya. Ini kan satu atau dua (oknum) yang terlibat." 

    ADITYA BUDIMAN

    Baca:
    Rawan Jual-Beli Jabatan, 10 Daerah Ini Diawasi Ketat KPK
    Wiranto: Pejabat Hasil Jual Beli Jabatan Kualitasnya Lemah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...