DPR Segera Panggil Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Pemimpin FPI, Rizieq Shihab dan perwakilan GNPF-MUI menyambangi Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan. Rencana itu disampaikan saat Komisi Hukum menerima audiensi dari petinggi Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dan perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI).

"Orang melapor ke Komisi III (Hukum) kami terima. Tinggal apa yang dilaporkan ini kami klarifikasi," ucap Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 17 Januari 2017.

Pemanggilan kedua kapolda, menurut Desmond, akan bersamaan dengan rapat kerja Komisi Hukum dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Raker itu dijadwalkan berlangsung pada 31 Januari nanti.

"Masalah yang dibicarakan hari ini tentunya akan ditanyakan masing-masing fraksi kepada Polri," ujar Desmond.

Meskipun begitu, Desmond menekankan bahwa raker tak hanya akan membahas informasi yang dibawa pihak FPI dan GNPF MUI. "Kalau rapat dengan Polri, ada (soal) anggaran, persoalan hukum, termasuk kebijakan kepolisian."

Rencana pemanggilan Iriawan dan Anton Charliyan pun baru betul-betul bisa dilaksanakan jika disetujui semua anggota Komisi Hukum, khususnya Panitia Kerja Penegakan Hukum.

"Kami akan menggelar rapat, apakah persoalan ini dibicarakan dan Panja akan ambil alih atau tidak. Masalahnya, ini kalau tidak diseriusi akan memalukan Panja Penegakan Hukum," tutur Desmond.

Massa FPI dan GNPF MUI sebelumnya menuntut pencopotan Anton. Mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri itu dinilai telah memprovokasi organisasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) untuk menyerang sejumlah ulama di Bandung.

Kepada Komisi Hukum, Rizieq yang sempat diperiksa di Polda Jawa Barat pun menilai Anton telah membohongi publik. Pemeriksaan itu terkait dengan pelaporan terhadap Rizieq yang dituduh menistakan Pancasila. "Kami menjawab semua pertanyaan penyidik, dan semua berjalan sangat lancar."

Rizieq menampik disebut tak mendukung pemeriksaan tersebut. "Kapolda (Jawa Barat) bilang, Habib Rizieq tak kooperatif, dari mana?"

Rizieq menduga ada kelompok masyarakat yang digerakkan untuk melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait dengan pernyataannya tentang adanya logo palu-arit pada uang rupiah baru. Dia beropini, Iriawan selaku Kapolda Metro Jaya menggerakkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk melaporkannya ke polisi.

"Ada upaya mendorong Bank Indonesia (BI) membuat laporan, tapi BI tidak mau. Akhirnya diciptakan LSM siluman, yang kemungkinan binaan Kapolda Metro untuk melaporkan," kata Rizieq

YOHANES PASKALIS







Kapolri Listyo Sigit Soroti Viral Tagar Percuma Lapor Polisi

29 Desember 2021

Kapolri Listyo Sigit Soroti Viral Tagar Percuma Lapor Polisi

Kapolri Listyo Sigit berharap tagar itu menjadi motivasi bagi Polri untuk memperbaiki kinerjanya ke depan.


Kapolda NTT Pecat 13 Polisi

28 Oktober 2021

Kapolda NTT Pecat 13 Polisi

Polisi itu di antaranya terlibat tindakan asusila dan menelantarkan keluarga.


Profesionalisme Disorot, Polri Ajak Warga Awasi Kinerja Anggotanya

19 Oktober 2021

Profesionalisme Disorot, Polri Ajak Warga Awasi Kinerja Anggotanya

Ferdy Sambo mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tidak ragu dan ikut serta berperan aktif mengawasi kinerja anggota polri di lapangan


Fakta Tentang Penggunaan Kamera Tubuh oleh Polisi Amerika Serikat

1 Mei 2021

Fakta Tentang Penggunaan Kamera Tubuh oleh Polisi Amerika Serikat

Teknologi kamera tubuh semakin banyak digunakan oleh lpenegak hukum Amerika Serikat dan sering kali memainkan peran sentral dalam memberikan bukti.


Polri 6 Kali Berturut Diganjar WTP, Sri Mulyani: Luar Biasa

21 Februari 2020

Polri 6 Kali Berturut Diganjar WTP, Sri Mulyani: Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi kinerja Polri yang enam kali berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


IPW: Pembakaran Polsek Ciracas Buntut Kecewa Masyarakat ke Polisi

18 Desember 2018

IPW: Pembakaran Polsek Ciracas Buntut Kecewa Masyarakat ke Polisi

Indonesian Police Wacth (IPW) memandang, tragedi pembakaran kantor Kepolisian Sektor atau Polsek Ciracas merupakan buntut kekecewaan masyarakat.


Efek Asisten SDM Polri Arief Sulistyanto hingga ke Daerah

25 Maret 2018

Efek Asisten SDM Polri Arief Sulistyanto hingga ke Daerah

Bekto mengkritik Polri yang memiliki banyak perwira yang menganggur yang jumahnya sekitar 414 orang.


Banyak Perwira yang Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri

25 Maret 2018

Banyak Perwira yang Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri

Perwira menganggur itu, kata anggota Kompolnas, biasanya terjadi selepas sekolah pimpinan Polri. Banyak jabatan kosong di polda di luar Jawa.


Kapolri Lantik Unggung Cahyono sebagai Aslog, Disumpah Tidak KKN

22 Agustus 2017

Kapolri Lantik Unggung Cahyono sebagai Aslog, Disumpah Tidak KKN

Kapolri Tito Karnavian meminta Unggung Cahyono membaca sumpah jabatan. Salah satu sumpahnya yaitu tidak melakukan tindak pidana korupsi.


Kapolri Tito Harap Segera Lantik Kapolda Polwan  

20 Agustus 2017

Kapolri Tito Harap Segera Lantik Kapolda Polwan  

Tito mengatakan polwan cenderung antikorupsi dalam praktik penegakan hukum.