3 Akun FPI Diblokir, Rizieq: Twitter Harus Beri Penjelasan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab ditemani Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan. Rencananya, Rizieq akan bertemu kembali dengan pimpinan DPR, 11 Januari 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab ditemani Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan. Rencananya, Rizieq akan bertemu kembali dengan pimpinan DPR, 11 Januari 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab menyayangkan pemblokiran tiga akun Twitter yang terkait dengan pihaknya. Tiga akun yang diblokir itu adalah @HumasFPI, @DPP_FPI, dan @syihabrizieq.

    "Twitter itu tak mudah blok akun, harus ada penjelasan. Kalau ini kebijakan, apa alasannya?" ucap Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Januari 2017.

    Baca: Soal Palu-Arit, Polri Segera Lakukan Ini kepada Rizieq FPI

    Dia pun menduga pemblokiran tiga akun yang terafiliasi dengan FPI itu karena permintaan pemerintah. "Tak ada sejarahnya Twitter menutup akun tanpa (berkomunikasi) dengan penguasa setempat."

    Rizieq berujar, pihaknya akan meminta penjelasan terkait hal tersebut. Pasalnya, penutupan tiga akun Twitter itu dinilai merusak kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi.
    "Harus dijelaskan, kalau memang permintaan (pemblokiran), oleh siapa dan kenapa? Ini pengebirian kebebasan pers dan akses informasi," tutur Rizieq.

    Simpatisan FPI, kata Rizieq, sudah bereaksi dengan cara mengganti profile picture di akun Twitter-nya dengan logo FPI.

    YOHANES PASKALIS

    Baca juga:
    Sidang Ahok, Hakim Pertanyakan Kejanggalan Laporan Saksi
    Jokowi Mau Jadi Pelanggannya, Ini Kata Tukang Cukur di Bogor

     



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.