Ini Kata Mahfud MD dan Ma'ruf Amin soal Fatwa MUI  

Reporter

Editor

Pruwanto

Mahfud MD. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak harus diterapkan selama belum menjadi hukum positif. Sifat fatwa itu juga tak mengikat untuk keseluruhan masyarakat Indonesia.  "Saya kira jelas, fatwa mengikat syar'i, tapi belum tentu mengikat untuk dieksekusi," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin dalam diskusi focus group discussion atau FGD dengan tema "Fatwa MUI dan Hukum Positif" di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Januari 2017. "Kalau sudah menjadi hukum positif maka mengikat."

Ma'ruf mencontohkan fatwa halal dan haram lembaganya yang menjadi mengikat setelah diadopsi sebagai hukum positif. "Bahwa ada dampak yang bisa terjadi, itu kalau tidak diantisipasi," kata dia. "Hukum-hukum pun bisa ada dampaknya. Menurut saya hal yang utama yaitu mengantisipasi dampak yang bisa timbul."

Baca: Soal Koordinasi Fatwa, MUI Sayangkan Komentar Wiranto

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan hal serupa. Fatwa pada dasarnya tak mengikat secara hukum selama belum ditetapkan sebagai undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. "Selama belum menjadi isi undang-undang sama sekali tidak mengikat secara hukum," kata dia.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan lembaga MUI sangat penting dan sudah banyak melahirkan fatwa-fatwa. "Tapi menjadi menarik belakangan ini ketika fatwa-fatwa ini berimplikasi luas dan bisa menimbulkan dampak," kata dia. Dia mencontohkan mengenai fatwa tentang penistaan Al Qur'an dan penistaan agama. Fatwa ini meluas dan membuat gejolak dengan adanya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.

Simak: Menkopolhukam Berharap MUI Keluarkan Fatwa yang Baik

"Atas nama gerakan ini terjadi mobilisasi masyarakat dan opini terbentuk bahwa dengan adanya sikap keagamaan dari MUI," ujar Tito merujuk pada gerakan 411 dan 212. "Bukan hanya keterangan ahli tapi sudah menjadi semacam keputusan domain hukum positif Indonesia yakni KUHP Pasal 156 a."

Namun perhatian Polri pada dampak negatif fatwa MUI, terutama isu-isu yang sensitif. Tito mencontohkan dampak yang berkembang dari fatwa mengenai penistaan agama dan Alquran pada ancaman bagi keberangaman. Ini memunculkan pertanyaan di masyarakat, kata Tito, apakah jika fatwa MUI bukan hukum positif, harus ditegakkan? "Siapa yang menegakkan. Kalau harus disosialisasikan, dengan cara apa?"

Kepolisian Republik Indonesia menggelar grup diskusi mengenai fatwa MUI ini. Kepala Polri Jenderal M. Tito Karnavian sebagai pembicara utama tidak mengikuti diskusi sampai selesai. Diskusi ini dipandu oleh pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo. Dua narasumber yang hadir yaitu Maruf Amin dan Mahfud MD. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga akan menjadi narasumber, tak hadir.

Diskusi ini dihadiri pula Pengurus Pusat Muhammadiyah, pakar komunikasi, Komisi Kepolisian Nasional, mahasiswa, dan polisi.

REZKI ALVIONITASARI

Catatan:
Dalam pemberitaan sebelumnya, tertulis judul "Beda Pendapat Mahfud MD dan Ma'ruf Amin Soal Fatwa MUI". Judul itu tidak tepat, karena itu dikoreksi. Mohon maaf atas kesalahan itu.






63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

27 Juli 2022

63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

Sebanyak 63 ormas Islam mendeklarasikan Al Mitsaq Al-Ukhuwah atau Kesepakatan Persaudaraan dalam salah satu rangkaian acara Milad ke-47 MUI.


Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

25 Juli 2022

Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

Buya Hamka memiliki nama panjang Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya adalah panggilan khas untuk orang Minangkabau.


MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

8 Juni 2022

MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

MUI Kabupaten Lebak, Banten, meminta polisi menindak tegas Khilafatul Muslimin jika bertentangan dengan Pancasila


Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

27 Mei 2022

Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

Anwar Abbas menilai Syafii Maarif layak mendapatkan gelar Bapak Bangsa.


MUI Pantau Tayangan TV Saat Ramadan

7 April 2022

MUI Pantau Tayangan TV Saat Ramadan

MUI akan memantau seluruh tayangan dan memberikan catatan bagi mereka yang tidak menunjukkan pesan pencerahan.


MUI: Semestinya Penetapan Logo Halal Mengakomodir Aspirasi Berbagai Pihak

15 Maret 2022

MUI: Semestinya Penetapan Logo Halal Mengakomodir Aspirasi Berbagai Pihak

Logo Halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia.


3 Produk Jiwa Group Dapat Sertifikat Halal dari MUI, Termasuk Kopi Janji Jiwa

10 Maret 2022

3 Produk Jiwa Group Dapat Sertifikat Halal dari MUI, Termasuk Kopi Janji Jiwa

Majelis Ulama Indonesia dan BPJPH Kementerian Agama secara resmi memberikan sertifikat halal grade A untuk seluruh outlet Jiwa Group.


Vaksin Merah Putih Mendapatkan Sertifikat Halal MUI

11 Februari 2022

Vaksin Merah Putih Mendapatkan Sertifikat Halal MUI

Komisi Fatwa MUI menyatakan Vaksin Merah Putih suci dan halal.


MUI Kabupaten Bogor Minta Mahasiswa Tangkal Radikalisme

25 Januari 2022

MUI Kabupaten Bogor Minta Mahasiswa Tangkal Radikalisme

Ketua Bidang Pendidikan MUI Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar, mengajak mahasiswa untuk bersama-sama menangkal radikalisme


Bamsoet: MPR RI dan MUI Tandatangani MoU Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

15 Desember 2021

Bamsoet: MPR RI dan MUI Tandatangani MoU Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Pembangunan wawasan kebangsaan adalah tugas dan tanggungjawab bersama, yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari segenap komponen bangsa.