Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diharuskan mengikuti wajib militer (wamil) agar bisa membantu komando rayon militer di daerah penugasan.

    "Jadi kalau dalam keadaan terancam dari negara lain jangan hanya mengandalkan TNI saja tapi seluruh warga negara. Itu rencana kami bahwa setiap warga negara harus memahami soal bela negara," kata Tjahjo setelah mengisi materi di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 16 Januari 2017.

    Rapim TNI kali ini mengambil tema "Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Melaksanakan Tugas Pokok".

    Menurut Tjahjo, lulusan IPDN harus ikut wamil karena di pendidikan para taruna sudah terbiasa mengikuti pendidikan seperti militer. Lulus IPDN rencananya diwajibkan mengikuti bela negara dan wamil.

    "Kalau IPDN sudah terlatih disiplin, yang kami tambah setelah lulus yaitu bela negara, termasuk wamil. Jadi kalau ada apa-apa semua siap. Rangkap (bela negara dan wamil), kalau bela negara di dalamnya tidak otomatis wamil, tapi kalau cadangan lain perlu (wamil)," katanya.

    Tjahjo membantah bila lulusan IPDN yang melakukan wamil berpeluang menjadi danramil. "Tidak, mereka membantu danramil, membantu kapolsek. Kalau dulu 'kan (ada seperti) mantri polisi. (Kalau danramil) itu kan bagiannya tentara," ujarnya.

    Pada 16 Desember 2016 lalu, Tjahjo mengusulkan agar setiap lulusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwajibkan mengikuti kegiatan wajib militer. "Sebagai Mendagri saya mengusulkan lulusan praja IPDN wajib militer dengan ditambah pendidikan militer selama tujuh bulan," kata Tjahjo seusai memberikan ceramah umum bersama Kepala BNN dan Panglima TNI di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat.

    Tjahjo mengusulkan para alumni IPDN yang lulus pendidikan militer agar diberi pangkat letnan dua. "Prinsipnya Panglima TNI setuju kerja sama. Tinggal memproses secara resminya," ujar Tjahjo.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?