PPP Usul Syarat Partai Mengusung Capres Dinaikkan  

Reporter

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Ketua Umum PPP terpilih Romahurmuziy dan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin, secara resmi menutup Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 10 April 2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COSemarang - Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon presiden/wakil presiden 2019 dinaikkan. Kenaikan syarat ini sebagai bentuk keseriusan seorang calon presiden/wakil presiden untuk memperebutkan kepemimpinan nasional. 

Ketua Umum PPP Romahurmuzy menyatakan pasangan calon presiden/wakil presiden yang didukung banyak partai akan semakin kuat tampuk kekuasaannya. “Kami tidak ingin seorang presiden yang terpilih pada 2019 masih gresek-gresek (mencari) untuk dapat dukungan dari partai-partai yang semula tidak mengusung,” kata Romy, panggilan akrab Romahurmuzy, Senin, 16 Januari 2017. 

Baca:
Fraksi PPP Tetap Ingin Presidential Treshold Capres 25 Persen

Saat ini, DPR masih membahas RUU Pemilu. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah batasan partai atau gabungan partai politik mengajukan calon presiden atau presidential threshold.

Romy menyatakan, jika presiden terpilih masih mencari-cari dukungan, biasanya akan berimplikasi pada susunan kabinet yang nanti bisa bongkar-pasang. Untuk itulah PPP mengusulkan agar syarat partai bisa mengusung capres/cawapres dinaikkan dari 20 persen menjadi 25 persen kursi di DPR. Adapun untuk syarat dukungan dari 25 persen suara menjadi 30 persen suara. 

PPP menyatakan tidak setuju jika syarat dukungan partai politik untuk mengusung capres/cawapres di 2019 dinolkan. Dengan demikian, berpotensi semua partai politik, baik yang lama maupun yang baru, bisa mengusung capres/cawapres sendiri-sendiri. “Calon presiden yang dimajukan parpol bisa tidak serius. Padahal persoalan kepemimpinan nasional sangat serius,” ujarnya. 

Selain menaikkan presidential threshold, PPP akan mengusulkan kemungkinan adanya calon tunggal dalam pemilihan presiden 2019. Jika saat ini dalam pemilihan kepala daerah sudah ada aturan soal calon tunggal, dalam pemiliha presiden 2019 juga harus ada aturan untuk calon tunggal. 

ROFIUDDIN






Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

2 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

14 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Istana Belum Terima Permintaan Muhammad Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

17 hari lalu

Istana Belum Terima Permintaan Muhammad Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

Permintaan Muhammad Mardiono untuk bertemu dengan Presiden Jokowi belum diterima pihak istana.


Soal Campur Tangan Istana di Kisruh Internal PPP, Ini Kata Kubu Suharso Monoarfa

20 hari lalu

Soal Campur Tangan Istana di Kisruh Internal PPP, Ini Kata Kubu Suharso Monoarfa

Kubu Suharso Monoarfa menilai Klaim kubu Muhammad Mardiono telah mendapatkan dukungan dari Istana terkait konflik internal PPP hanya klaim sepihak.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

22 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

38 hari lalu

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.


PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

13 Mei 2022

PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sepakat mengedepankan kerja sama inklusif, bukan eksklusif.


Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

13 Mei 2022

Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum melakukan pembahasan soal calon presiden untuk Pilpres 2024.