Bertemu Jokowi, Antropolog: Indonesia Darurat Kebhinnekaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Johan Budi (kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menemui wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Teten Masduki mengatakan, sejak awal, Presiden sudah naksir kepada sosok Johan Budi. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Johan Budi (kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menemui wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Teten Masduki mengatakan, sejak awal, Presiden sudah naksir kepada sosok Johan Budi. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah antropolog menilai Indonesia tengah menghadapi darurat kebinekaan. Antropolog Yando Zakaria mengatakan belakangan ini persoalan intoleransi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. "Sebulan lalu kami sudah serukan darurat kebhinnekaan," kata Yando di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.

    Menurut Yando, persoalan kebhinnekaan yang terjadi akhir-akhir ini tidak lepas dari belum berfungsinya institusi sosial dalam merawat keberagaman. Di sisi lain, ada gerakan kelompok yang berani memaksakan sikap atau pandangan tertentu. "Pandangan ini ingin dijadikan dominan di negara ini. Ini yang kami risaukan," ujar penggagas Gerakan Antropolog untuk Indonesia itu.

    Baca:

    FPI Demo Besok, Tuntut Kapolda Jawa Barat Dicopot 

    Sebanyak 12 antropolog dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu berbagai persoalan dibahas. Beberapa antropolog yang hadir ialah Amri Marzali dari Universitas Indonesia, PM. Laksono dari Universitas Gadjah Mada, dan ekonom Kartini Sjahrir Pandjaitan.

    Lantaran luasnya persoalan kebhinnekaan yang dihadapi Indonesia, Yando meminta agar Presiden Jokowi fokus pada tiga bidang yaitu pendidikan, ekonomi, dan hukum. Mengenai pendidikan, pemerintah didesak agar tidak membuka ruang sektarian.

    Sedangkan di sektor ekonomi, Presiden diharapkan bisa memperkecil kesenjangan dan ketidakadilan. "Mesti ada pemerataan sumber daya alam," kata Yando. Sedangkan di bidang hukum, aparat diminta tegas menyelesaikan persoalan intoleransi. "Jangan ragu bertindak."

    Menanggapi permintaan para antropolog, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan pemerintah sudah berupaya meredam intoleransi. Di bidang pendidikan misalnya, dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk unit kerja presiden yang terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila. "Unit kerja baru ini akan produksi materi gagasan di sekolah."

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.