Kawasan Pelabuhan Patimban Subang Akan Jadi Port City  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proses pembebasan lahan masih dilakukan, dibutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar untuk program ini.

    Proses pembebasan lahan masih dilakukan, dibutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar untuk program ini.

    INFO JABAR - Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Internasional Patimban, Kabupaten Subang  memerlukan perubahan desain tata ruang  wilayah Patimban – Subang. Karena kawasan ini akan  menjadi Port City  sekaligus mengantisipasi  pertumbuhan kawasan industri baru.

    Saat ini, Pelabuhan Patimbam memiliki fasilitas Trestel 570 meter, ditambah Causeway sepanjang 357,5 meter.  Total yang menjorok ke laut sepanjang 800 meter.  

    “Tinggal menambah 300 meter jadi 1,1 kilometer  sebelum dibuat tempat sandaran kapal- kapal besar," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat meninjau pembangunan Pelabuhan Patimbam Kamis, 12 Januari 2017.

    Adapun infrastruktur penunjang pelabuhan yang segera dikembangkan antara lain, jalan akses berupa jalan tol, railway, kelistrikan (PLTG atau PLTU), supply air bersih, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan reception facilities.

    Sarana pendukung yang akan dibangun, lanjut Deddy, adalah sekolah atau akademi untuk menyiapkan SDM lokal yang dibutuhkan untuk  kemajuan Patimban. "Kita harapkan 2019  selesai  dan 2020 sudah beroperasi," ucap  Deddy.

    Deddy menyatakan, dampak pertumbuhan ekonomi  keberadaan Pelabuhan Patimbam  akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Dia berharap masyarakat tidak hanya menjadi  penonton tetapi dilibatkan sebagai pelaku dari pertumbuhan ekonomi.  

    Menurut Deddy, dibutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar untuk pembebasan tanah, 356 hektare tanah di darat, dan 300 hektare  tanah di bibir pantai, atau total 656 hektare lahan yang harus dibebaskan.  “Saya mohon bantuan masyarakat dan aparat untuk mengawal program.  Jangan sampai terjadi pergesekan-pergesekan yang tidak perlu," kata dia. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.