KPU Minta Penguatan Lembaga dalam Revisi RUU Pemilu

Reporter

Anggota komisioner Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay berharap agar perubahan rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memperkuat lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas. Hadar pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera menyelesaikan rancangan UU Pemilu tersebut.

“Kami berharap UU ini bisa selesai tepat waktu. Karena kalau jauh terlambat, ancamannya pada pelaksanaan pemilu itu sendiri,” kata Hadar di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2017. Menurut Hadar, pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden secara serentak bakal memakan waktu untuk pembuatan peraturan pelaksanaan teknis yang cukup banyak.

Baca juga:
KPU Berharap MK Segera Putuskan Uji Materi UU Pilkada

Hadar mengatakan banyak isu krusial yang sensitif untuk dibahas dan berpotensi mengalami pembahasan yang panjang. Ia menyarankan panitia khusus RUU Pemilu memilih dan memilah prioritas pembahasan. “Lebih tepat dipilih dan dipilah mana yang didahulukan. Tidak perlu diupayakan semua harus masuk sehingga penyelenggara punya cukup waktu mempersiapkan,” kata Hadar.

Terkait kemandirian kelembagaan, Hadar meminta agar pansus tidak memasukan pasal terkait kewajiban konsultasi yang mengikat kepada dewan dalam pembuatan peraturan. “Kalau diwajibkan mengikuti hasil konsultasi, bisa jadi kemandirian KPU terganggu,” ujar Hadar.

Konsultasi kepada Dewan, kata Hadar, seharusnya menjadi inisatif KPU dan DPR bisa memanggil KPU dalam memantau pelaksanaan undang-undang. “Harus dibedakan kontrol Undang-Undang ke kami (KPU) dan poisisi kami sebagai lembaga mandiri,” kata dia.

Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu, Lukman Edy, memiliki pendapat yang berbeda dengan Hadar. Menurut dia, penambahan kewenangan KPU, yang berfokus mengurusi pemilu, tidak boleh menggerus kedaulatan rakyat. Sehingga, pembuatan peraturan memerlukan persetujuan rakyat. “Tidak seratus persen, KPU bisa berjalan tanpa pengawasan dari kita (DPR). KPU juga manusia, apa semua pengalaman baik? KPU dan Bawaslu punya juga pengalaman buruk,” kata politikus PKB tersebut.

Terkait target penyelesaian RUU Pemilu, Lukman menargetkan pansus menyelesaikan pembahasan paling lambat pada 28 April 2017. Ia pun menyarankan agar KPU dan Bawaslu menyelesaikan peraturan mengenai verifikasi politik sebagai tahapan awal pemilu. “KPU dan Bawaslu bisa jalan dulu soal verifikasi parpol. Jangan terlalu khawatir soal jadwal,” kata dia.

ARKHELAUS W. 






Putri Candrawathi Terdeteksi Lewat Rekaman CCTV

48 hari lalu

Putri Candrawathi Terdeteksi Lewat Rekaman CCTV

Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Putri Candrawathi sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.


Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Farhat Abbas Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

1 Agustus 2022

Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Farhat Abbas Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Farhat Abbas mengklaim struktur kepengurusan Partai Pandai sudah terbentuk di 34 provinsi Indonesia. Dia klaim ada 30 persen keterwakilan perempuan.


Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 Hari Ini

14 Juni 2022

Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 Hari Ini

Presiden Jokowi dipastikan absen dalam acara pembukaan tahapan Pemilu 2024 hari ini.


Parkindo 1945 Bantah Berubah Nama Menjadi Partai Mahasiswa Indonesia

23 Mei 2022

Parkindo 1945 Bantah Berubah Nama Menjadi Partai Mahasiswa Indonesia

Pengurus Parkindo 1945 mengaku kaget dengan kabar bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan perubahan nama menjadi Partai Mahasiswa Indonesia.


FGD Bahas Rancangan Peraturan KPU

17 Maret 2022

FGD Bahas Rancangan Peraturan KPU

Diskusi tersebut membahas rancangan Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024.


Anggota DPR Ajak Masyarakat Pantau Proses Uji Kelayakan Calon KPU-Bawaslu

14 Februari 2022

Anggota DPR Ajak Masyarakat Pantau Proses Uji Kelayakan Calon KPU-Bawaslu

Masukan dan catatan dari berbagai elemen masyarakat akan dijadikan bahan dan perhatian untuk dapat mengkritisi para calon comisioner KPU-Bawaslu.


Tim Seleksi Klarifikasi Perihal Wawancara Calon Anggota KPU-Bawaslu

20 Januari 2022

Tim Seleksi Klarifikasi Perihal Wawancara Calon Anggota KPU-Bawaslu

Setiap anggota Tim seleksi memiliki cara dan gaya masing-masing dalam menggali informasi, isi pikiran, sikap, pandangan, terhadap calon anggota yang diwawancara


Taliban Bubarkan Komisi Penyelenggara Pemilu dan Dua Kementerian

27 Desember 2021

Taliban Bubarkan Komisi Penyelenggara Pemilu dan Dua Kementerian

Taliban pada Ahad membubarkan dua komisi pemilihan umum Afghanistan, termasuk Kementerian untuk Perdamaian dan Kementerian Urusan Parlemen.


Ada 629 Orang Calon Anggota KPU-Bawaslu Lolos Seleksi Administrasi

17 November 2021

Ada 629 Orang Calon Anggota KPU-Bawaslu Lolos Seleksi Administrasi

Pendaftar dari daerah Jawa dan Sumatera mendominasi seleksi calon anggota KPU-Bawaslu.


Senat Amerika Serikat Usulkan RUU untuk Lindungi Pegawai Pemilu

5 Oktober 2021

Senat Amerika Serikat Usulkan RUU untuk Lindungi Pegawai Pemilu

Anggota Senat Amerika Serikat mengusulkan RUU untuk melindungi pegawai komisi pemilihan umum dan keluarganya.