Kapolri Tito Karnavian: Kasus Makar Tidak Boleh Diintervensi  

Reporter

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) memberikan pengarahan kepada unit "Brimob" sambil memeriksa pasukan saat apel pengamanan menjelang Natal dan perayaan Tahun Baru di Monumen Nasional di Jakarta, 22 Desember 2016. AP/Dita Alangkara

TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memastikan penanganan kasus dugaan upaya makar tidak bisa diintervensi. Penanganan kasus ini, kata Tito, akan tetap berpegang pada fakta hukum yang ada.

"Jadi intervensi dari pihak mana pun tidak boleh. Hukum itu harus melihat fakta hukumnya," kata Tito setelah memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-36 Satpam di Lapangan Monas, Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2017.

Baca juga:
Jokowi Undercover Masih Diusut, Polisi Minta Buku Diserahkan
Kapolri Tito Karnavian: Satpam Bukan Preman

Tito menambahkan, fakta hukum tersebut akan melihat bukti dan keterangan berbagai pihak terkait. Ia membuka kemungkinan untuk menghentikan dan menyelesaikan perkara ini. "Prinsipnya, akan dihentikan kalau tidak kuat, diajukan kalau itu kuat (buktinya)," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rikwanto mengatakan kepolisian sudah mengajukan berkas perkara tersangka Sri Bintang Pamungkas ke kejaksaan. Dua berkas perkara menyusul terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas nama Jamran dan Rizal.

Sri Bintang Pamungkas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar bersama dengan tujuh tersangka lain. Mereka ditangkap sebelum Aksi 212 dilaksanakan di Lapangan Monas pada 2 Desember 2016. Putri Presiden RI Pertama Sukarno, Rachmawati Sukarnoputri, juga terseret.

Dari delapan tersangka makar, hanya Sri Bintang yang ditahan. Kepolisian Daerah Metro Jaya menilai Sri Bintang tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Selain menangkap delapan orang tersangka makar, Polda menangkap sejumlah orang terkait dengan ujaran kebencian, termasuk Rizal dan Jamran.

ARKHELAUS W.






Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

5 jam lalu

Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

Kemedagri sudah mengecek status PT LII dan saat ini izinnya dibekukan.


Kabar Kepulauan Widi Dilelang, Tito Karnavian: Tujuannya Bukan Buat Dijual

2 hari lalu

Kabar Kepulauan Widi Dilelang, Tito Karnavian: Tujuannya Bukan Buat Dijual

Tito menilai langkah LII mencari investor asing di Kepulauan Widi diperbolehkan karena bukan bersifat jual-beli.


APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

6 hari lalu

APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

9 hari lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

11 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

13 hari lalu

RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

Komisi Hukum DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati RKUHP di pembahasan tingkat I.


Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

14 hari lalu

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ismail Bolong, mantan anggota polisi Kepolisian Resor Samarinda mengaku acap menyetor miliaran uang kepada para jenderal di Jakarta.


Ajak Kepala Daerah Bantu Gempa Cianjur, Tito: Gunakan Dana Belanja Tidak Terduga

15 hari lalu

Ajak Kepala Daerah Bantu Gempa Cianjur, Tito: Gunakan Dana Belanja Tidak Terduga

Mendagri Tito Karnavian, mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk meringankan beban para korban terdampak gempa Cianjur.


Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk Siapkan Program Pengisian Perangkat Daerah hingga Persiapan Pemilu

18 hari lalu

Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk Siapkan Program Pengisian Perangkat Daerah hingga Persiapan Pemilu

Penjabat Gubernur Papua Tengah menyiapkan tujuh program yang akan dilaksanakannya selama 100 hari kerja setelah dilantik pada 11 November lalu.


RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

20 hari lalu

RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

Pascadiundangkan, kata Tito, Kementerian Dalam Negeri bakal mencari penjabat Gubernur Papua Barat Daya.