Camat Non-Muslim yang Ditolak di Bantul Ajak Warga Dialog

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Arief Priyono

    ANTARA/Arief Priyono

    TEMPO.CO, Bantul - Camat Pajangan, Yulius Suharta yang ditolak sejumlah warga Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena beragama Katolik menyapa hangat penduduk yang mayoritas Muslim dengan cara turun langsung.

    Yulius, 50 tahun, bertemu Dukuh Dusun Kayen, Desa Sendangsari, Pajangan dan warganya, Jumat pagi, 13 Januari 2017. Dia blusukan bersama penduduk, kader posyandu, perangkat desa. Mereka memantau genangan air, bak mandi sebagai bagian dari gerakan pemberantasan sarang nyamuk.

    Penduduk Dusun Kayen pun menyambutnya dengan menyiapkan ubo rampe berupa makanan ringan dan teh hangat. "Kami bersilaturahmi dan tidak ada masalah," kata Yulius di Kantor Kecamatan Pajangan.

    Baca juga:
    Bantul Disorot Mitra Komnas HAM Soal Intoleransi Beragama
    Simpati Mengalir untuk Camat Katolik Ditolak di Bantul

    Tuwaji, Warga Dusun Kayen tidak mempermasalahkan Yulius yang beragama Katolik memimpin Kecamatan Pajangan. Ia yang Muslim menganggap perbedaan agama tidak perlu diributkan. "Di Kayen tidak ada protes dan menerima camat baru," kata Tuwaji.

    Yulius mengerjakan tugasnya sebagai camat sejak Senin, 9 Januari 2017. Bupati Bantul Suharsono melantik Yulius sebagai Camat Pajangan di Pendopo Kabupaten Bantul pada 30 Desember 2016. Yulius juga mengikuti acara serah terima jabatan dari camat lama 6 Januari lalu.

    Selain berjumpa warga Pajangan, alumnus Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada tahun 1993 itu juga melayani warganya yang mengurus surat menyurat dan administrasi. Di tengah tuntutan sejumlah orang agar dirinya diganti, Yulius menjalani tugasnya dengan santai.

    Sebelum menjadi Camat Pajangan, Yulius bekerja sebagai Wakil Direktur Bidang Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Bantul selama tujuh tahun. Ia juga pernah bertugas di lingkungan Inspektorat Bantul.

    Yulius mengatakan baru kali ini mendapat penolakan dari sejumlah orang. Tapi, ia tak tahu siapa para pemrotes yang mengatasnamakan warga Pajangan itu. Ayah satu anak ini menghargai protes itu sebagai bagaian dari penyampaian aspirasi masyarakat. "Saya menghormati mereka. Tidak ada rasa dendam. Semata-mata saya ingin melayani masyarakat," kata Yulius.

    Pengalamannya bekerja di rumah sakit menurut dia menempanya . Ia bekerja dengan memakai pendekatan kemanusiaan dan tidak memandang perbedaan atau latar belakang agama. Yulius lolos seleksi sebagai Camat Pajangan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

    Baca juga:
    Kantor GMBI di Tasikmalaya Dirusak Massa, Begini Kondisinya
    Hoax Juga Menyasar Isu Kesehatan dan Keluarga Berencana

    Bupati Bantul Suharsono menggandeng tim psikologi Kepolisian Daerah DIY untuk melakukan seleksi terhadap para camat dan pejabat eselon tiga. Bupati juga mengatakan melibatkan tim psikologi UGM dalam lelang jabatan terbuka pejabat eselon. "Saya tidak ngawur dan sesuai prosedur maupun aturan Aparat Sipil Negara," kata Bupati Suharsono.

    Dari rekaman dengar pendapat yg beredar, pemrotes mengatakan masyarakat Pajangan yang sebagian besar Muslim tidak setuju Yulius ditempatkan di Pajangan. Menurut
    Temu Panggih Rahardjo, warga Pajangan keberadaan Yulius tidak sesuai dengan kondisi psikologis masyarakat.

    Puluhan warga Pajangan mendatangi kantor DPRD Bantul pada 6 Januari 2017 dan menyampaikan keberatan mereka atas terpilihnya Yulius. Selanjutnya, pada 9 Januari, perwakilan masyarakat bersama anggota DPRD Bantul dari Fraksi PKS, PPP, Golkar, PKB, PAN, dan Gerindra, mendatangi Bupati Suharsono.

    SHINTA MAHARANI | WIDIARSI AGUSTINA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.