Jual Beli Jabatan, KPK Akan Usut dari Aceh Sampai Papua

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan KPK terpilih Saut Situmorang saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 21 Desember 2015. Saut merupakan Staf Ahli Badan Intelejen Negara (BIN), ia juga tercatat sebagai Direktur PT Indonesia Cipta Investama. TEMPO/Subekti

    Pimpinan KPK terpilih Saut Situmorang saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 21 Desember 2015. Saut merupakan Staf Ahli Badan Intelejen Negara (BIN), ia juga tercatat sebagai Direktur PT Indonesia Cipta Investama. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan akan mengusut tuntas kasus jual beli jabatan di semua daerah seperti yang terjadi di Klaten. Ia mensinyalir adanya indikasi lelang jabatan terjadi di pemerintah daerah lain. Untuk ini, ia berjanji akan menelusuri semua daerah yang diduga bermain-main dalam promosi jabatan.

    "Kami akan proses semua kalau memang bisa dibuktikan. Dari Aceh sampai Papua harus kena semua," katanya saat dihubungi, Jumat 13 Januari 2017.

    Baca:

    Pukat UGM: Politik Dinasti Lahirkan Pemerintahan Koruptif
    Ini Cara Cegah Dinasti Politik ala Bupati Klaten Terulang

    Praktik lelang jabatan di pemerintah daerah terkuak setelah KPK mencokok Bupati Klaten Sri Hartini. Ia diduga menjual promosi jabatan mulai dari eselon IV hingga staf Tata Usaha. Nilainya pun beragam, mulai dari Rp 400 juta hingga Rp 15 juta.

    Pada saat operasi tangkap tangan, KPK menemukan duit Rp 2 miliar dari tangan Sri Hartini. Dua hari kemudian, KPK juga menemukan duit Rp 3,2 miliar saat menggeledah rumah dinas Sri Hartini.

    Saut mengatakan lembaganya akan memproses semua yang terlibat dalam lelang jabatan tersebut. "Harus lah. Kalau enggak gitu enggak adil namanya. Lihat saja daerah lain kan kami proses semua," kata Saut saat dihubungi Tempo, Jumat, 13 Januari 2017. Namun, ia mengatakan semua bentuk keterlibatan tetap harus dibuktikan.

    Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini dan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Suramlan. Belum ada sinyal lembaga antirasuah akan menetapkan tersangka baru.

    "Walau kadang terasa lambat, tapi kami kan harus prudent," ucap Saut. Soal KPK dinilai lambat, belum cekatan, kata dia, disitu soal manajemen.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca:
    Pasca-OTT KPK, Dua Pejabat Klaten Masih Shok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.