Jokowi dan Ketua Muhammadiyah Bertemu, Ini yang Dibahas

Reporter

Presiden Jokowi menjamu makan siang Ketua Muhammadiyah Haedar Nasir di Istana Kepresidenan, 13 Januari 2017. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir memanfaatkan acara makan siang bersama di Istana Kepresidenan untuk membahas mengenai radikalisme. Baik Jokowi maupun Haedar menganggap radikalisme adalah problem masyarakat modern yang patut menjadi perhatian.

"Sebenarnya membahas sekilas saja. Radikalisme ini, di masyarakat modern, bukan problem khas Indonesia saja, tapi juga di banyak negara," ujar Haedar usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat, 13 Januari 2017.

Baca juga:

Jokowi Jamu Makan Siang Ketua Muhammadiyah, Ini Menunya
Tak Setuju Presidential Threshold 0 %, JK: Agar Berkualitas

Beberapa bulan terakhir, berbagai isu radikalisme terjadi di Indonesia. Sebagai contoh adalah penangkapan sejumlah teroris di Bekasi pada akhir tahun lalu. Mereka ternyata hasil didikan teroris Bahrun Naim dari kelompok Jamaah Ansorut Daulat. Bahrun Naim adalah figur di balik bom Sarinah pada awal 2016.

Haedar melanjutkan, baik dirinya maupun Presiden Joko Widodo, setuju radikalisme harus dibasmi. Namun, kata ia, pemerintah dan publik harus ingat bahwa radikalisme akan selalu ada. Hal itu muncul, salah satunya karena jumlah penduduk yang besar, beragam, dan mengalami berbagai perubahan.

"Ingat, radiklaisme itu bukan hanya milik satu golongan, tidak milik satu agama, dan bukan milik satu negara," ujarnya menegaskan.

Haedar menambahkan, dia dan Presiden juga sempat membahas soal intolerensi yang mulai masuk ke dalam kegiatan berpolitik di Indonesia, salah satunya menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kerap menerima serangan dari kelompok-kelompok yang intoleran. Mereka menilai Ahok tak pantas memimpin Jakarta karena bukan muslim.

Haedar menambahkan, karakter intoleransi hampir sama dengan radikalisme yaitu muncul karena masyarakat yang majemuk, besar, dan terus berubah. Oleh karena itu, solusinya pun kembali ke masyarakat.

Menurut Haedar, selama masyarakat bisa bersikap matang dalam memandang perbedaan yang ada, maka perbedaan itu tidak akan pernah dipandang sebagai ancaman. Dengan begitu, kata dia, masalah yang berkaitan dengan perbedaan, pasti akan diselesaikan secara dewasa dan minim gesekan.

"Masyarakat majemuk itu ibarat air dan minyak (selalu berkonflik). Oleh karena itu, ada gesekan (seperti intoleransi) adalah hal ilmiah. Sekarang tinggal bagaimana semua pihak mencoba dewasa," ujarnya.

Ditanyai apakah pemerintah perlu bertindak tegas dan mengacu pada aturan hukum dalam menangani radikalisme dan intoleransi, ia menjawab bahwa hal itu perlu dilakukan ketika pelakunya tak kunjung sadar. Namun, dia melanjutkan, kedewasaan dan kesiapan hidup dalam masyarakat yang beragam tetap harus dipegang.

"Semua pihak, kalau ingin menegakkan toleransi, harus siap dalam keragaman. Soal penegakkan hukum, hukum di mana pun harus tegas," ujarnya.

ISTMAN MP

Simak pula:
Ini Cara Cegah Dinasti Politik ala Bupati Klaten Terulang
Kasus Makar, 3 Berkas Perkara Telah Dilimpahkan ke Kejaksaan

 






Siapa Menko Jokowi Paling Tajir? Mengintip Harta Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Mahfud MD

5 menit lalu

Siapa Menko Jokowi Paling Tajir? Mengintip Harta Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Mahfud MD

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

17 menit lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

52 menit lalu

Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

Jokowi memberikan sinyal akan nyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Negara mana saja yang sudah bebas masker?


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

2 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

2 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Lembaga PARA Syndicate menilai sosok Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan haruslah sosok yang netral bebas dari aliansi politik.


ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

5 jam lalu

ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

BUMN Holding Pangan ID FOOD ikut mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama KADIN Indonesia.


Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

14 jam lalu

Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

Sembilan pangan strategis itu di antaranya beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng.


Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

15 jam lalu

Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan, sebelum memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem, dia bertemu dengan Presiden Jokowi.


Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

17 jam lalu

Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem menjadi capres untuk perhelatan Pilpres 2024. Diumumkan Surya Paloh.


Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

17 jam lalu

Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Santunan ini hanya diperuntukkan bagi keluarga korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Untuk korban luka diberi pengobatan gratis.