Jumat, 23 Februari 2018

ICW: Birokrasi Duduki Peringkat Pertama Pelaku Korupsi

Oleh :

Tempo.co

Kamis, 12 Januari 2017 17:17 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ICW: Birokrasi Duduki Peringkat Pertama Pelaku Korupsi

    TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta -  Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan peringkat pertama pelaku korupsi di Indonesia justru dari kalangan birokrasi.

    Ade mengungkapkan, berdasarkan data ICW sejak 2004 sampai semester II 2016, birokrasi menduduki urutan pertama pelaku korupsi di Indonesia. "Urutan kedua adalah DPRD dan kepala daerah," tutur Ade dalam acara diskusi bertajuk "Jual Beli Jabatan Modus Baru Korupsi' yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

    Ade melanjutkan, praktik korupsi oleh birokrasi umumnya berupa pemerasan, memanipulasi tender, menganggarkan kegiatan fiktif, hingga korupsi kecil-kecilan seperti memanipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku.

    "Jika birokrasi melakukan korupsi maka tujuan dari keberadaan birokrasi sebagai pelayan masyarakat menjadi tidak berjalan," kata Ade.

    Baca juga:
    Rizieq Diperiksa, 2 Kelompok Bersitegang di Polda Jawa Barat
    Pengungsi Suriah Tuntut Facebook yang Biarkan Hoax Viral

    Dia menambahkan, faktor utama praktik korupsi birokrasi berasal dari faktor eksternal yakni adanya tekanan dari atasannya yakni kepala daerah. Oknum kepala daerah, Ade berujar, kerap memaksa birokrat yang menjadi bawahannya untuk melakukan korupsi.

    "Birokrasi menjadi eksekutor keputusan korupsi atasannya. Misalnya atasannya akan membagi-bagi jatah anggaran, nanti yang mengeksekusi birokrasinya," tuturnya.

    Ade menekankan praktik korupsi di lingkup birokrasi merupakan cerita lama. Birokrat menurutnya akhirnya menjadi pelayan penguasa bukan abdi masyarakat. "Makanya terjadi jual beli jabatan. Ini bukan hanya bicara uang negara yang hilang, tapi bicara dampak yang lebih dahsyat, di mana negara tidak mampu melayani warganya," tutur dia.

    Ade menilai langkah jangka pendek yang dapat diterapkan guna menghilangkan praktik korupsi di lingkungan birokrasi adalah dengan memperkuat keberadaan masing-masing institusi yang ada. Itu sebabnya, Ade berpendapat, korupsi tak akan berhenti kalau yang ditangkap hanya kepala daerah yang nakal.

    "Kalau ditangkap kepala daerahnya saya kira tidak akan pernah kapok. Karena korupsi dengan model suap dua-duanya diuntungkan," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Deretan Kasus Rizieq Shihab, 11 Tuntutan dalam 9 Bulan

    Kabar kepulangan Rizieq Shihab pada 21 Februari 2018 membuat banyak pihak heboh karena sejak 2016, tercatat Rizieq sudah 11 kali dilaporkanke polisi.