4 Penikmat Seponering

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Mahkamah Konstitusi/TEMPO/Wahyu Setiawan

    Gedung Mahkamah Konstitusi/TEMPO/Wahyu Setiawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terhadap uji materi Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan, hari ini, 11 Januari 2017. Mahkamah akhirnya menentukan nasib kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, atau seponering, yang sidang terakhirnya digelar Juni tahun lalu.

    Baca juga:
    MK Putuskan Uji Materi Soal Seponering Hari Ini

    Empat nama tercatat pernah menerima keuntungan dari kewenangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara atau seponering. Semuanya adalah pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian harus nonaktif untuk menjalani proses hukum di kepolisian.

    1. Bibit Samad Rianto
    Kepolisian menetapkan pemimpin KPK jilid II ini dalam dugaan penyalahgunaan wewenang saat pencekalan buron kasus korupsi dana hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

    2. Chandra Hamzah
    Polisi menjerat Chandra dengan tuduhan yang sama. Namun Chandra dituduh menyalahgunakan wewenang saat pencekalan tersangka kasus korupsi di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo, dan pencabutan pencekalan Djoko Tjandra.

    Desakan:
    Masyarakat dan aktivis menilai kasus Bibit-Chandra hanya rekayasa kepolisian. Kasus ini diduga pembalasan kepolisian dalam polemik dengan KPK, seusai penyadapan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji.

    Pemberi Seponering:
    Pejabat pelaksana tugas Jaksa Agung Darmono 



    3. Abraham Samad
    Kepolisian menetapkan pemimpin KPK jilid III ini sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Samad diduga berperan membuat kartu keluarga dan paspor palsu bagi Feriyani Lim pada 2007.

    4. Bambang Widjojanto
    Bambang menjadi tersangka kasus kesaksian palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengacara, Bambang dituduh menyuruh para saksi berbohong untuk memenangkan sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kotawaringin, Kalimantan Tengah, 2010.

    Desakan:
    Masyarakat dan aktivis menilai polisi tak punya bukti kuat pada kasus Abraham dan Bambang. Polisi membuka kasus-kasus ini setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi menjelang penetapan kepala kepolisian.

    Pemberi Seponering:
    Jaksa Agung Muhammad Prasetyo

    FRANSISCO ROSARIANS

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Memberangkatkan 529 Kloter pada Musim Haji 2019

    Pada musim haji 2019, Indonesia memberangkatkan 529 kelompok terbang, populer disebut kloter, yang akan dibagi dalam dua gelombang.