Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menlu Retno Marsudi: Selesaikan PR Masalah Penyanderaan  

image-gnews
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi memberikan pernyataan pers pembajakan Abu Sayyaf di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 29 Maret 2016. Kelompok militan tersebut membajak Kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal WNI. ANTARA/Suwandy
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi memberikan pernyataan pers pembajakan Abu Sayyaf di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 29 Maret 2016. Kelompok militan tersebut membajak Kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal WNI. ANTARA/Suwandy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan pihaknya terus meningkatkan upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Salah satunya adalah perbaikan tata kelola perlindungan WNI yang bekerja di sektor rentan.

"Khususnya (bagi WNI) di kapal-kapal penangkap ikan asing," ujar Retno saat menyampaikan pernyataan pers awal tahun di gedung Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

Retno pun mengungkapkan komitmen Kementerian Luar Negeri memperkuat instrumen hukum terkait dengan perlindungan WNI. "Termasuk perluasan kerja sama bilateral penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)" katanya.

Baca juga:
Siapa Penerobos KJRI Melbourne?

Salah satu tantangan terberat pemerintah pada 2016, ujarnya, adalah maraknya kasus penculikan WNI di Perairan Filipina Selatan dan Malaysia.

Meskipun begitu, Retno menyatakan usaha diplomasi dan kerja sama dengan negara tetangga membawa sejumlah hasil. "Dua puluh lima WNI dibebaskan dari penyanderaan oleh Abu Sayyaf. Empat WNI juga dibebaskan dari Somalia setelah empat setengah tahun penyanderaan," kata Retno.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah masih mengantongi pekerjaan rumah, yaitu menyelamatkan empat pelaut Malaysia yang masih ditawan. Merespons rentetan penculikan anak buah kapal WNI, Indonesia pun telah menginisiasi pertemuan trilateral dengan Malaysia, dan Filipina. Menurut Retno, pemerintah menekankan penting bagi setiap negara menjaga keamanan wilayah perairan.

"Tren WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri meningkat. Kemlu pun melakukan sejumlah langkah," ujar Retno.

Langkah tersebut antara lain penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penanganan WNI korban TPPO dengan enam kementerian dan lembaga. Kesepakatan yang sama juga dilakukan dengan Persatuan Emirat Arab serta penjajakan MoU serupa dengan seluruh anggota Gulf Cooperation Countries (GCC).

YOHANES PASKALIS

Simak:
Imparsial: Program Bela Negara Tidak Sesuai Undang-Undang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

15 jam lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL melakukan aksi di depan Kementerian Koordiator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu, 24 November 2021. Aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar Kemenko Kemaritiman dan Investasi mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dari wilayah adat serta menghentikan kriminalisasi kepada masyarakat adat Tano Batak. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.


3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

1 hari lalu

Iluatrasi kapal tenggelam. AFP/JOSE LUIS ROCA
3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

Kapal 2 Haesinho membawa 9 ABK, yang 7 diantaranya ABK WNI. Hanya tiga jenazah ABK WNI yang bisa ditemukan.


6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

1 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

Keenam jenazah ABK WNI itu, setibanya di Tokyo akan dilakukan pemulasaraan jenazah oleh KBRI Tokyo dan penerbitan dokumen administrasi untuk jenazah.


Kronologi Perempuan Hampir Diculik Sopir Grab, Sempat Alami Kekerasan, Diancam dan Diperas

1 hari lalu

Ilustrasi penculikan di mobil. Shutterstock
Kronologi Perempuan Hampir Diculik Sopir Grab, Sempat Alami Kekerasan, Diancam dan Diperas

Ramai di media sosial unggahan cerita korban yang diduga mengalami tindakan kekerasan oleh sopir GrabCar. Bagaimana kronologinya?


Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

1 hari lalu

Pemandangan udara dari kapal kargo Dali yang menabrak Jembatan Francis Scott Key, menyebabkannya runtuh di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Maryland National Guard/Handout via REUTERS
Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

Kementerian Luar Negeri RI memastikan tak ada WNI dalam daftar korban musibah ambruknya jembatan di Baltimore


Adik Kim Jong Un Tolak Pertemuan Apa Pun dengan Jepang, Ini Alasannya

2 hari lalu

Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, tiba di Kosmodrom Vostochny sebelum pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, di wilayah timur jauh Amur, Rusia, 13 September 2023. Sputnik/ Vladimir Smirnov/Pool melalui REUTERS/File Foto
Adik Kim Jong Un Tolak Pertemuan Apa Pun dengan Jepang, Ini Alasannya

Adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan pada Selasa 26 Maret 2024 bahwa mengadakan pertemuan puncak dengan Jepang bukanlah kepentingan mereka


Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

8 hari lalu

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

Pejabat di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mendesak Pakistan menyelidiki laporan kejanggalan dalam pemilu negara tersebut.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

8 hari lalu

Paus Fransiskus memimpin doa Angelus di perpustakaan Istana Apostolik di Vatikan 21 Maret 2021. [Vatican Media / Handout via REUTERS]
Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

Paus Fransiskus hendak kunjungna kerja ke Indonesia sejak 2020, namun karena pandemi Covid-19 maka rencana itu pun belum terwujud.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada 6 WNI Terlibat Perampokan di Hong Kong

9 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada 6 WNI Terlibat Perampokan di Hong Kong

KJRI Hong Kong menerima informasi dari Kepolisian Hong Kong ada enam WNI terlibat aksi perampokan di sebuah toko arloji mewah


Putin Menang Pemilu Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia Sindir Negara-negara Barat

10 hari lalu

Warga Avdiivka, yang kini tinggal di pusat akomodasi sementara, memberikan suara di tempat pemungutan suara selama pemilihan presiden Rusia, saat terjadi konflik Rusia-Ukraina di kota Kirovske di wilayah Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia, 15 Maret. 2024. REUTERS/Alexander Ermochenk
Putin Menang Pemilu Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia Sindir Negara-negara Barat

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Barat telah berkontribusi membuat Vladimir Putin menang dalam pemilu Rusia dengan menjadikan Rusia musuh NATO