Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat dan PKS Tak Diundang PDIP, Ini Sebabnya  

image-gnews
Suasana perayaan hari ulang tahun PDIP ke-44 di Jakarta Convention Center, Senayan yang dihadiri 5000 kader dan pejabat-pejabat tinggi negara, 10 Januari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Suasana perayaan hari ulang tahun PDIP ke-44 di Jakarta Convention Center, Senayan yang dihadiri 5000 kader dan pejabat-pejabat tinggi negara, 10 Januari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta  - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merayakan hari jadinya yang ke-44, Selasa, 10 Januari 2017. Sejumlah pimpinan partai politik hadir, namun tidak tampak perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. 

PDIP memang mengundang Partai Gerindra, namun tidak untuk PKS dan Demokrat. Gerindra pun membalas undangan itu dengan mengirimkan perwakilannya ke tempat perayaan ulang tahun PDIP di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. 

"Kami mengundang Gerindra. Di situ kami undang partai dan tentu saja ada komunikasi politik yang lain," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. 

Menurut Hasto, ada faktor keterbatasan dalam mengundang tamu-tamu untuk hadir di acara HUT PDIP. Yang diundang, kata dia, hanya partai yang ada unsur kesejarahan. "Misal, Gerindra (kami undang) karena ada kesejarahan dan sebagainya," tuturnya. 

Hasto tak mempermasalahkan meskipun perwakilan Gerindra yang datang bukan Ketua Umum Prabowo Subianto, melainkan pengurus teras lainnya. "Gerindra hadir Waketumnya," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat disinggung soal undangan untuk PKS dan Demokrat, Hasto tidak banyak komentar. Ia hanya menyampaikan posisi politiknya harus jelas. "Yang tidak diundang, berarti tidak jelas, pak?" tanya wartawan. Hasto hanya menjawabnya dengan tertawa. 

Saat ditanya soal adakah perwakilan Partai Demokrat yang diundang, Hasto juga tidak memberi jawaban pasti. "Yang ada hanya Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata dia lagi-lagi sambil tertawa. 

Dalam acara tersebut hadir Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, hadir pula para ketua umum partai pendukung pemerintah, seperti Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum  PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

16 jam lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

1 hari lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

Kongres ketiga Projo dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024. Di situ, Projo akan menghimpun aspirasi masyarakat untuk menentukan arah ke depan.


BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

2 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

Tim riset partai politik (parpol) BRIN melaporkan hasil riset mengenai "Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia".


Megawati Tak Mau Pakai Gawai untuk Hindari Penyadapan, Ahok: Komunikasi Lewat Sekjen

3 hari lalu

Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, saat memberi kuliah umum di Hari Ulang Tahun ke-300 Universitas Saint Petersburg, Rusia, pada Senin, 16 September 2024. Megawati menyampaikan kuliah bertema Tantangan Geopolitik dan Pancasila sebagai Jalan Tata Dunia Baru kepada mahasiswa di universitas tersebut. Foto: Humas PDIP
Megawati Tak Mau Pakai Gawai untuk Hindari Penyadapan, Ahok: Komunikasi Lewat Sekjen

Megawati mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki handphone. Dia mengklaim menjadi orang yang paling rawan disadap di Indonesia saat ini.


Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

3 hari lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

Panel Barus mengatakan keputusan akan sikap Projo menjadi partai politik atau tidak bakal diputuskan berdasarkan aspirasi akar rumput.


Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

5 hari lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) usai menikmati sarapan di warung makan Soto Triwindu, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 27 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

Jokowi menanggapi wacana kelompok relawan Projo untuk menjadi partai politik.


Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

6 hari lalu

Muhammad Said Didu. TEMPO/Hilman Fathurrahman  W
Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut banyak pejabat BUMN tidak kompeten karena merupakan titipan partai politik.


Prabowo Pilih Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, Pernah Jadi Tersangka KPK Lalu Maju Praperadilan dan Dibebaskan, Apa Kasusnya?

9 hari lalu

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, hingga kini Eddy masih belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Prabowo Pilih Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, Pernah Jadi Tersangka KPK Lalu Maju Praperadilan dan Dibebaskan, Apa Kasusnya?

Setelah 9 bulan tidak terlibat di dunia politik, Eddy Hiariej dilantik Prabowo sebagai Wakil Menteri Hukum periode 2024-2029. Pernah tersangka KPK.


Rekam Jejak Veronica Tan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10 hari lalu

Veronica Tan didampingi putra pertamanya, Nicholas Sean (kedua dari kiri) saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Senin, 21 Oktober 2024. Foto: Instagram@veronicatan_official
Rekam Jejak Veronica Tan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Veronica Tan banyak berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti sebagai inisiator RPTRA, hingga mendirikan Ibu Rusun.


Tokoh Aksi 212 Haikal Hassan Termasuk Calon Menteri atau Wamen Prabowo, Ini Rekam Jejaknya

13 hari lalu

Haikal Hassan. Instagram
Tokoh Aksi 212 Haikal Hassan Termasuk Calon Menteri atau Wamen Prabowo, Ini Rekam Jejaknya

Berikut profil Haikal Hassan, kandidat menteri atau wakil menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto. Berikut rekam jejak tokoh aksi 212 ini.