Ray Rangkuti Menilai Kinerja Pemerintah Belum Solid  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan perihal demo FPI di depan Istana Kepresidenan esok Jumat. TEMPO/Istman

    Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan perihal demo FPI di depan Istana Kepresidenan esok Jumat. TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai kinerja pemerintah pada 2016 masih belum solid. Menurut dia, tidak ada upaya sosialisasi kepada rakyat perihal kebijakan baru, seperti yang terjadi belum lama ini, yaitu soal kenaikan harga pengurusan surat tanda nomor kendaraan dan bukti pemilikan kendaraan bermotor. “Tidak ada sosialisasi maksudnya apa,” kata Ray di Jakarta, Senin, 9 Januari 2017. 

    Ray menilai, pada 2016, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, masih menunjukkan politik identitas dibanding politik akal budi. Hal itu tercermin dengan kekhawatiran pemerintah terhadap gelombang massa yang bersikap kritis. Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak bersikap berlebihan dengan gerakan massa yang muncul sebagai bentuk kritik.

    Baca juga:
    Bambang Soesatyo: Pemerintah Mesti Sigap Respons Hoax

    Ray mencontohkan belasan orang yang ditangkap lantaran diduga melakukan upaya makar pada aksi damai 212. Ia menilai pemerintah tidak perlu bersikap berlebihan dengan menangkap mereka, terlebih saat ini muncul gejala penangkapan sejumlah orang yang dinilai mengkhawatirkan posisi pemerintah.

    “Yang dibutuhkan bukan proses penghukuman, tapi peningkatan politik akal budi,” ucap Ray. Artinya, ujar dia, pemerintah harus mampu menjelaskan segala bentuk kebijakan kepada masyarakat dengan pendekatan persuasif.

    Ray menuturkan, apabila pemerintah masih bersikap mengedepankan proses hukum dibanding sosialisasi, hal itu akan menimbulkan kecemasan. Juga bakal meningkatkan ketakutan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat. “Kebebasan berpendapat dan berpikir akan kembali ke titik nadir.”

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menilai tekanan massa kepada pemerintah masih dibutuhkan sebagai kontrol. Menurut dia, pemerintah tidak selayaknya membungkam kebebasan rakyat dalam mengeluarkan pendapat. “Kalau ada kritik, jangan ditangkap, tapi jelaskan apa yang terjadi,” katanya.

    Yandri mencontohkan, pemanggilan terhadap koleganya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio beberapa waktu lalu adalah kecerobohan polisi. Eko dipanggil karena dianggap mengeluarkan pernyataan bahwa penangkapan terduga teroris merupakan pengalihan isu. Namun Eko mengaku tak pernah mengeluarkan pernyataan itu kepada media.

    DANANG FIRMANTO

    Simak:
    Pimpinan DPR Tambah Satu, Fahri Hamzah: Tugasnya Lihat Nanti



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.