Yogyakarta Percontohan Pengawasan Pilkada Berbasis Teknologi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Kota Yogyakarta menjadi proyek percontohan pengawasan pemilihan kepala daerah berbasis informasi teknologi. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Yogyakarta merekrut 794 petugas pengawas tempat pemungutan suara. Petugas TPS itu diperlukan untuk mengawasi berbagai pelanggaran di TPS.

    Ketua Panwas Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin mengatakan pengawas TPS ini fokus memantau segala yang berhubungan dengan TPS. “Mereka, misalnya, bertugas memotret atau mengambil gambar pemilih yang menyerahkan undangan untuk memilih atau formulir C6 kepada petugas TPS,” ucapnya saat audiensi dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Senin, 9 Januari 2017. Gambar itu lalu dikirim ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Selain itu, pengawas TPS akan merekam saksi yang datang saat pemungutan suara. Petugas juga mengambil gambar akses memilih bagi kalangan difabel di TPS. “Minimal ponsel pengawas TPS bisa digunakan mengambil gambar atau memotret,” ujar Agus.

    Laporan dari pengawas TPS berbasis IT menggunakan sampel. Selama pilkada berlangsung tahun ini, hanya Yogyakarta dan Jakarta yang menjadi proyek percontohan pengawasan berbasis IT. Mereka bekerja selama satu bulan. TPS dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara. Masa kerja mereka berakhir tujuh hari seusai pemungutan suara.

    Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Augusnur, mempertanyakan sosialisasi pengawasan pilkada dan aturan. Ia juga bertanya ihwal proses perekrutan pengawas, honor, dan sosialisasi pengawas TPS. “Bagaimana sosialisasi dan jaminan integritasnya sebagai pengawas,” katanya.

    SHINTA MAHARANI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.