Indonesia-Australia Diminta Waspada Pasca-Insiden di KJRI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera bintang kejora di Jayapura [TEMPO/Rully Kesuma].

    Bendera bintang kejora di Jayapura [TEMPO/Rully Kesuma].

    TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pengibaran bendera Bintang Kejora di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne pada Jumat siang kemarin, perlu diwaspadai oleh pemerintah Indonesia dan Australia. Kewaspadaan itu perlu untuk menjaga agar hubungan baik kedua negara tidak terganggu.

    Menurut Hikmahanto, tindakan orang yang mengibarkan bendera Papua Merdeka tersebut memperburuk suasana setelah media Australia menyerang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Serangan itu keluar setelah media Australia melansir adanya silang pendapat antarpejabat di Indonesia. “Besar kemungkinan warga tersebut (pengibar bendera) memanfaatkan situasi pascapenangguhan sementara kerjasama militer antar kedua negara,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 Januari 2017.

    Hikmahanto menilai orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora itu hendak mengolok-olok isu sensitif yang menyebabkan adanya penangguhan sementara kerjasama militer. Tindakan itu sulit untuk dianggap sebagai tindakan yang terpisah dari hinggar-bingar antarkedua negara.

    Hikmahanto mengatakan pemerintah Australia perlu memperhatikan permintaan Kementerian Luar Negeri untuk lebih memperhatikan keamanan dan menjaga lebih ekstra KJRI. Tujuannya untuk mengantisipasi lebih buruknya hubungan antarkedua negara.

    Sebaliknya, Hikmahanto ingin pemerintah Indonesia juga meningkatkan pengamanan terhadap perwakilan ataupun hal-hal yang berbau Australia di Indonesia. Langkah itu perlu dilakukan agar tidak terjadi tindakan serupa oleh warga di Indonesia. Tindakan lain yang harus dilakukan adalah menggelar pertemuan antarpejabat dan menunjukkan kepada publik bahwa Indonesia dan Australia berkomitmen menjaga hubungan baik.

    Menurut Hikmahanto, apabila langkah antisipatif tidak dilakukan dikhawatirkan ketegangan di tingkat pejabat akan merembet ke tingkat publik. “Bila ketegangan telah sampai di tingkat publik dan meluas maka akan sulit untuk mengembalikan hubungan baik antarkedua negara yang telah lama terbina.”

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.