Serapan APBD Jawa Barat Capai 93,91 Persen

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pada 2017, Jawa Barat memiliki volume anggaran Rp 32,7 triliun lebih.

    Pada 2017, Jawa Barat memiliki volume anggaran Rp 32,7 triliun lebih.

    INFO NASIONAL - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sepanjang sejarah provinsi itu meraih angka tertinggi, yakni  93,91 persen. Tahun lalu, angkanya di bawah 90 persen.

    Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serapan paling tinggi diraih Inspektorat, Dinas Bina Marga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan serapan tinggi itu, Jawa Barat harus mempertahankan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah diraih hinga enam kali ini, mengejar laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dengan nilai A. “Tiga LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah) sudah tiga besar. Ini harus bertahan di tiga besar,” kata Gubernur Ahmad Heryawan dalam acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis, 5 Januari 2017.

    Adapun APBD 2017 telah ditetapkan, dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp 30,5 triliun lebih dan anggaran belanja daerah Rp 32,4 triliun lebih. “Alhamdulillah, pada tahun 2017, kita memiliki volume anggaran sebesar Rp 32,7 triliun lebih. Tentu ini nambah. Tambahannya berasal dari DAU (dana alokasi umum) untuk semua pegawai yang berasal dari kabupaten/ kota sebanyak 29 ribu pegawai yang sekarang menjadi ASN provinsi,” ujar Aher.

    Aher berpesan, agar performance kerja para aparatur tidak berkurang saat tanggung jawab anggaran semakin besar, belanja modal tidak boleh berkurang juga, minimal sama dengan tahun  lalu. Gaji pegawai juga tidak boleh kurang.

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menyatakan proses dan tahapan penyusunan APBD 2017 mulai penetapan rencana kerja hingga penyerahan DPA SKPD. Penetapan rencana kerja didasarkan pada peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

    Kedua, berdasarkan rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD), disusun rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dilakukan pembahasan bersama antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggran DPRD.  “Hasil pembahasan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD pada 29 November 2016. Selanjutnya, berdasarkan kebijakan umum APBD, PPAS, dan organisasi perangkat daerah (OPD), Biro menyusun rancangan kerja SKPD sebagai dasar bagi TAPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk disampaikan kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama,” tuturnya.

    Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD yang ditetapkan pada 7 Desember 2016. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui DPRD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi selama 15 hari kerja. Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. “Alhamdulillah, lebih cepat dari waktu yang ditetapkan, yaitu 27 Desember 2016,” kata Iwa.

    Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dijadikan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang dilaksanakan melalui pembahasan antara DPRD dan TAPD. Hasil pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang APBD 2017 ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD pada 30 Desember 2016.

    Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD, Gubernur Jawa Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD 2017 pada 30 Desember 2016. Sebagai landasan operasional pelaksanaan, APBD telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD 2017 pada 30 Desember 2016. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.