Dinasti Politik Ancam Kemajuan Daerah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Korupsi

    Ilustrasi Korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan dinasti politik tidak membawa manfaat bagi pemerintahan daerah. Kemajuan daerah menjadi taruhannya.

    "Tidak ada satu pun daerah yang maju dengan dipimpin dinasti politik," ucap Endi dalam diskusi mengenai dinasti politik di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 7 Januari 2017. Endi berujar, dinasti politik di daerah berkaitan erat dengan korupsi. Dia mengibaratkan hubungan keduanya bagai dua sisi mata uang.

    Menurut Endi, potensi korupsi muncul karena ruang pengawasan yang hilang. Kepemimpinan antarkeluarga dalam dinasti politik, tutur dia, melonggarkan fungsi pengawasan.

    Selain itu, mempertahankan dinasti politik membutuhkan dana yang tidak sedikit. Endi mengatakan uang negara menjadi sasaran untuk mewujudkan dinasti itu. "Dari APBD sampai dana bantuan sosial bisa digunakan," ucapnya.

    Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo juga menyatakan dinasti politik berpotensi besar menimbulkan perilaku korupsi. "Dinasti politik cenderung melahirkan korupsi daripada politikus lain yang berkembang tanpa melibatkan keluarga," ujarnya.

    Pemerintah telah mengatur pencegahan berdirinya dinasti politik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. UU itu mengatur orang yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah inkumben tidak boleh menjabat, kecuali jeda satu periode.

    Namun aturan itu dianulir Mahkamah Konstitusi. Endi menilai keputusan itu harus dihormati karena bersifat tetap dan mengikat. "Tapi, secara substansi, putusan itu merupakan kesalahan besar," tuturnya. Pasalnya, pengawasan terhadap dinasti politik berkurang.

    Tanpa aturan hukum, fungsi pengawasan hanya terletak pada partai politik dan masyarakat. Partai politik sebagai pencetak calon pemimpin harus menanamkan pemahaman mengenai bahaya dinasti politik. Masyarakat pun harus sadar politik, sehingga bisa memilih dengan baik pemimpinnya.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.