Suap Bupati, Ini Daftar Harga Jabatan di Pemkab Klaten

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus suap yang diamankan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Bupati Klaten SHT, tiba di Kantor KPK, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Reno Esnir

    Tersangka kasus suap yang diamankan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Bupati Klaten SHT, tiba di Kantor KPK, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan penelitian terhadap maraknya kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Hasilnya, sebanyak 90 persen dari 29.113 jabatan diperkirakan telah dilelang di pasar kerja.

    Pada kasus suap Bupati Klaten Sri Hartini, KASN menemukan daftar harga jabatan yang dilelang. Lengkap mulai dari eselon I hingga hanya staf tata usaha (TU) puskesmas. Berikut ini daftar harganya:

    Eselon II (tergantung SKPD) = Rp 80 juta - Rp 400 juta
    Eselon III = Rp 30 juta - Rp 80 juta
    Eselon IV = Rp 10 juta - Rp 15 juta

    Di Lingkungan Dinas Pendidikan
    Eselon II (Kepala Dinas) = Rp 400 juta
    Eselon III (Sek dan Bidang) = Rp 100 juta - Rp 150 juta
    Eselon IV (Subbag &Kasie) = Rp 25 juta
    Kepala UPTD = Rp 50 juta - Rp 100 juta
    TU UPTD = Rp 25 juta
    Kepala Sekolah SD = Rp 75 juta - Rp 125 juta
    TU Sekolah Dasar = Rp 30 juta
    Kepala Sekolah SMP = Rp 80 juta - Rp 150 juta
    Jabatan Fungsional Tertentu (Guru mutasi dalam kabupaten) = Rp 15 juta - Rp 60 juta

    TU Puskesmas = Rp 5 juta - Rp 15 juta
    Jabatan Tetap (Tidak mutasi) = Rp 10 juta - Rp 50 juta

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan KASN belum melaporkan temuannya ke KPK. Meski demikian, ia mengatakan lembaga antirasuah juga sudah mengantongi daftar harga lelang jabatan tersebut. "Kalau soal data tentu kami sudah punya," kata dia melalui pesan pendek, Jumat, 6 Januari 2017.

    Febri mengatakan penanganan lelang jabatan yang diduga terjadi di banyak daerah membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi. Oleh sebab itu, kata dia, peran institusi seperti Kementarian Dalam Negeri, KASN, atau Kementerian PAN RB sangat dibutuhkan untuk pembenahan aparat sipil negara.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca juga:
    Bupati Klaten Sri Hartini Ditangkap KPK, Anaknya Menghilang
    Pesan Penulis Jokowi Undercover pada Istri Sebelum Ditangkap

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?