Genjot Vokasi, Pemerintah Gandeng Jerman-Jepang-Korsel  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko PMK Puan Maharani menyaksikan penandatangan nota kesepakatan bersama Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Ristekdikti Mohammad Nasir, serta Mendikbud Muhadjir Effendy di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 29 November 2016. Penandatangan tersebut dalam rangka pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetenasi yang 'link and match' dengan industri. TEMPO/Amston Probel

    Menko PMK Puan Maharani menyaksikan penandatangan nota kesepakatan bersama Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Ristekdikti Mohammad Nasir, serta Mendikbud Muhadjir Effendy di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 29 November 2016. Penandatangan tersebut dalam rangka pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetenasi yang 'link and match' dengan industri. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Batu--Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah Jerman, Jepang dan Korea Selatan untuk menyiapkan pendidikan vokasional. Pendidikan ini diselenggarakan oleh sejumlah lembaga pendidikan di sejumlah tempat di tanah air. Sasaran pendidikan vokasi adalah lulusan SMA dan pekerja yang akan meningkatkan kemampuan teknis.

    "Tahun ini dikembangkan pendidikan vokasi besar-besaran. Pendidikan selama empat bulan," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution saat kunjungan di Batu, Jumat 6 Januari 2017. Menurutnya, selama ini dari total pekerja sekitar 40 persen berpendidikan Sekolah Dasar. Untuk itu, perlu digenjot pendidikan vokasi di daerah.

    Selain untuk meningkatkan pendidikan, juga untuk agar peserta pendidikan vokasi mendapat pekerjaan yang layak. Ini juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian setempat. Darmin mengatakan pendidikan vokasi berbeda dengan pendidikan formal yang umum dilakukan di ruang kelas. Pendidikan vokasi ini memadukan pendidikan di ruang kelas, praktik dan magang secara merata.

    Sedangkan untuk pemagangan, pemerintah akan bekerjasama dengan dunia usaha.
    Termasuk pemagangan ke sejumlah negara seperti Jerman, Jepang dan Korea. Menurutnya, ada 12 kompetensi yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di kawasan ASEAN.

    "Pelatihan vokasi juru ukur tanah sangat dibutuhkan," katanya. Dengan semakin bertambahnya juru ukur tanah, maka diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan sertifikasi tanah. Selain itu, juga pendidikan vokasi kelistrikan juga menjadi prioritas.

    Kesempatan kerja bagi lulusan vokasi akan ditempatkan transmisi listrik dan sebagainya. Sayang, Darmin tidak menyebut berapa anggaran yang disiapkan untuk pendidikan vokasi tersebut.

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.