Ilmuwan Yogyakarta Anggap Nawacita Sulit Diwujudkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, YOGYAKARTA -- Sekumpulan ilmuwan dan akademisi yang bergabung dalam Forum Ilmuwan Indonesia (FFI) bersama Corner Institute dan S3 Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menilai garis progran kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang dikenal dengan Nawacita sulit diwujudkan.

    Sejumlah persoalan dianggap menghambat pelaksanaan Nawacita yang terdiri dari sembilan program kerja yaitu kondisi politik yang potensial terjadi instabilitas, kesejahteraan masyarakat masih timpang, dan kondisi keberagaman di lapangan sosial budaya menjadi tantangan serius.

    "Harga sayur naik, pajak motor naik, BBM naik. Sulit menjadikan Nawacita hal yang baik. Bahkan ada yang menyebutnya jadi Tawacita, cita-cita yang ditertawakan," kata Ketua Forum Ilmuwan Indonesia Tulus Warsito saat memandu diskusi tentang "Revitalisasi Nawacita dan Indonesia ke Depan" di Hotel Grand Mercure Yogayakarta, Kamis, 5 Januari 2017.

    Birokrasi misalnya, menurut Ahmad Nurmandi,  ilmuwan Politik Islam UMY, selalu menjadi persoalan siapa pun presiden di Indonesia. Hak prerogatif Presiden memilih menteri dan mengawasi kinerja menterinya, tak bisa mengubah bahkan mengawasi kinerja bawahan menteri, mulai dari direktur hingga juru ketik. "Birokrasi di era pemerintahan sekarang parah," kata Achmad.

    Ahmad Nurmandi pernah melakukan riset soal peran birokrasi dalam penanganan bencana asap di Riau pada 2016. Hasilnya, tidak ada kerja sama antara birokrasi di daerah dengan pusat, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Penyebabnya adalah tidak ada kepercayaan dan bekerja hanya berdasarkan ada tidaknya insentif. "Dalam kondisi bencana saja seperti itu. Apalagi kondisi normal," kata Ahmad.

    Di bidang ekonomi, Abdul Haris dari Lembaga Diklat Profesi Sertifikasi Koperasi menilai pemerintah belum sungguh-sungguh menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Padahal, saat krisis moneter 1998, perekonomian koperasi yang mampu bertahan.

    Bahkan prinsip perekonomian berdasar asas kekeluargaan disalahgunakan melalui perilaku nepotisme. "Nepotisme boleh, tapi harus berdasar profesionalisme dan memenuhi standar," kata Abdul.

    Dosen Arsitektur dan Desain Universitas Kristen Duta Wacana Gregorius Sri Wuryanto menyesalkan masih adanya pelabelan minoritas-mayoritas sehingga intoleransi meningkat, krisis kepribadian bangsa, memudarnya solidaritas dan gotong royong, kebudayaan lokal terpinggirkan, serta kegagalan negara mengelola keragaman dan perbedaan. Salah satu kasusnya adalah pencopotan baliho UKDW bergambar mahasiswi berjilbab atas permintaan ormas agama. Semestinya, lanjut Greg, persoalan agama adalah ranah privat.

    "Siapapun, termasuk akademisi, kalau masih melanggengkan intoleransi, berarti primitif," kata Greg.

    Menurut Tulus, dari diskusi singkat tersebut setidaknya ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian pada 2017 ini. Yaitu kembali pada Nawacita, pelibatan publik secara luas, dan iklim politik yang kondusif.

    Mereka berencana akan menggelar simposium berkaitan dengan hasil diskusi tersebut pada Februari-Maret mendatang dengan menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pembicara kunci.

    PITO AGUSTIN RUDIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.