Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Bangkalan Bantah Dituding Perlambat APBD 2017

image-gnews
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Bangkalan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur membantah dituding tidak menyelesaikan pembahasan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 tepat waktu. Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi mengatakan pembahasan APBD telah rampung pada 30 Desember 2016 lalu dan telah diajukan ke Gubernur Jawa Timur oleh Bupati Bangkalan.

"Tidak ada keterlambatan, mungkin drafnya belum dibaca Gubernur, makanya beliau bilang begitu (dikenai sanksi)," kata dia, Kamis, 4 Januari 2017.

Adapun Gubernur Soekarwo menyatakan Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad dan Bupati Sumenep Busyro Karim dikenai sanksi tak terima gaji selama enam bulan karena belum mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. Sanksi itu juga berlaku atas pimpinan DPRD kedua kabupaten. Gaji yang tak diberikan mulai Januari hingga Juni  sebagai konsekuensi dan sesuai dengan aturan perundangan.

Menyikapi pernyataan Soekarwo tersebut, politisi Gerindra ini yakin bupati Bangkalan dan pimpinan DPRD tidak akan terkena sanksi, setelah Gubernu Jatim Soekarwo membaca draf APBD Bangkalan. "Gak akan ada sanksilah," ucapnya.

Baca juga:
Kasus Jokowi Undercover, Keluarga: Bambang Tri Harus Tegar
Usia 105 Tahun, Kakek Prancis Gowes Sepeda Jarak 22 Km

Imron menjelaskan adanya peraturan baru dari pemerintah pusat tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menghambat pemerintah daerah menyusun anggaran. Sebab, SOPD mengharuskan pemerintah daerah merampingkan atau menambah instansi baru. Contohnya Dinas Perhubungan digabung dengan Komunikasi dan Informasi. Kini, bidang komunikasi dan informasi jadi badan tersendiri. Begitu juga kantor pengelolaan pasar, kini digabung ke Dinas Perdagangan. "Kalau ada perubahan struktur, maka penganggarannya pun berubah, ini yang menghambat," Imron berujar.

Namun, keterangan berbeda diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman. Dia mengatakan rancangan APBD 2017 baru diajukan Kamis ke Gubernur. "Infonya begitu, tapi saya kurang tahu karena tidak paripurna, sedang ada kegiatan lain," kata dia.

Politisi Demokrat ini mengaku siap jika disanksi tidak digaji selama 6 bulan. Namun, kata Abdurrahman, keterlambatan itu karena bupati yang lambat mengakuan KUAPPS. Menurut dia, sejak bulan Oktober, Badan Musyawarah DPRD Bangkalan, telah tiga kali mengagendakan pembahasan KUAPPS, namun pemda selalu tidak hadir karena belum siap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pusat harus tahu kejadian sebenarnya, baru beri sanksi, secara pribadi, saya siap menjalani sanksi itu," ujar dia.

Baca juga:
Usai Ledakkan Berlin, Anis Amri Rehat di Stasiun KA Brussel
Cerita Ajudan Bupati Klaten Soal Jual-Beli Jabatan, Itu...

Keterlambatan pengesahan APBD juga berdampak pada keterlambatan gaji pegawai.  Pegawai di Dispendukcapik Bangkalan berinisial MD mengaku belum terima gaji bulan Januari. Biasanya, kata dia, gaji sudah masuk rekeningnya tiap tanggal 1. "Gak tahu kenapa, sampai sekarang belum gajian," kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofi'i belum dapat dikonfirmasi. Permohonan wawancara via telepon tidak direspons.

MUSTHOFA BISRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

39 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

41 hari lalu

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.


Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sebelum berangkat ke Indonesia dari Brunei Darussalam pada Minggu (14 Januari 2024). (ANTARA/HO-Presiden Sekretariat)
Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

Menurut Jokowi, presiden penggantinya tidak akan berani memotong anggaran yang sudah diperbesar dari sekarang