Ngabalin Sodorkan 'Mubaligh Bela Negara' ke Wiranto, Isinya?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ali Mochtar Ngabalin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ali Mochtar Ngabalin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Muchtar Ngabalin mendatangi kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis, 5 Januari 2017. Ali datang untuk melaporkan rencana penerapan program Mubaligh Bela Negara. Program itu merupakan keputusan Musyarawarah Nasional Bakomubin. 

    "Tugas dan tanggung jawab mubalig adalah menjadi juru bicara umat, mengonsentrasikan materi-materi pencerahan terkait dengan cinta kepada bangsa dan negara," ujar Ali.

    Seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Ali sempat mengungkapkan asal-usul pencetusan program tersebut. Mubaligh Bela Negara, menurutnya, terbentuk oleh perhatian terhadap pudarnya sikap nasionalisme di masyarakat. "Kami membicarakan tentang runtuhnya sendi-sendi nasionalisme negara," katanya.

    Menurut Ali, umat Islam yang jumlahnya mayoritas di Indonesia ditakdirkan menjadi perekat bangsa. Salah satu caranya melalui nasihat-nasihat mubalig.

    Saat bertemu Wiranto, Ali mengaku meminta dukungan pemerintah untuk pelaksanaan program tersebut. "Negara harus terlibat, hadir, dan mengambil peran," ucap politikus Partai Golongan Karya itu.

    Ada pula pembicaraan mengenai penggunaan media sosial dan teknologi informasi di masa kini. Ali menilai pentingnya menangkal penyebaran kabar bohong alias hoax.

    Lalu lintas hoax dan ujaran kebencian di media sosial, kata dia, bisa menimbulkan perpecahan bila dibiarkan. Dia pun mendorong peran aktif pemerintah. "Rakyat tidak boleh dicekoki dengan berita yang tidak jelas narasumbernya," kata Ali.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?