Kejaksaan: Kasus Korupsi Banyak, Gak Habis-habis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Noor Rachmad, menanggapi soal beredarnya lampiran draf rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu tentang perubahan atas undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menyatakan dokumen itu tidak benar.

    Salah satu aturan di dalam rancangan perppu itu mengatakan bahwa kewenangan KPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.

    “Selama ini, perkara korupsi ditangani kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dan itu gak habis-habis. Banyak kasus,” kata Rachmad di kantor Kejaksaan Agung, Kamis, 5 Januari 2017. “Bayangin aja kalau hanya KPK yang menangani, dengan personel yang berapa ribu apakah mungkin akan tuntas?”

    Menurut Rachmad, selama ini saja ada tiga lembaga itu yang menangani kasus korupsi namun banyak kasus yang belum tuntas. “Kalau satu lembaga bagaimana?” ujar Rachmad yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini.

    Baru-baru ini beredar surat dari Kejaksaan Agung yang melampirkan draf rancangan perpu tentang KPK. Pada draf tersebut tercantum satu poin yang menyatakan KPK akan dipertimbangkan menjadi satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan penuh untuk menangani perkara rasuah.

    Surat bernomor B-930/F.1.2/Fs/12/2016 itu dikeluarkan pada 27 Desember 2016. Di bagian bawah surat tertera tanda tangan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha Andi Darmawangsa.

    REZKI A |MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak juga:

    Telepon Menhan Australia Soal Pancasila, Ini Kata Ryamizard
    Menteri Retno Yakin Kasus ADF Tak Ganggu Jokowi ke Australia  
    BCN Akan Didukung Awak yang Terdidik Bela Negara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.