Menteri Retno Yakin Kasus ADF Tak Ganggu Jokowi ke Australia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Retno Marsudi menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas Rohingya di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016. REUTERS/Soe Zeya Tun

    Menlu Retno Marsudi menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas Rohingya di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016. REUTERS/Soe Zeya Tun

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi berkomentar perihal insiden penghinaan terhadap Indonesia yang terjadi di Australia Defense Force pada November lalu. Ia memastikan hubungan Indonesia dengan Australia tetap baik dan tidak akan berpengaruh pada rencana Presiden Joko Widodo berkunjung ke sana tahun ini.

    "Kunjungan kenegaraan tidak akan terganggu," ujar Retno saat dicegat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2017.

    Sebelumnya, beredar kabar bahwa anggota Kopassus yang melakukan pertukaran pendidikan ke ADF pada November lalu mendapati adanya materi pengajaran yang bermasalah. Materi pengajaran tersebut cenderung menghina Indonesia.

    Hal itu langsung dilaporkan kepada pihak TNI yang berujung pada penundaan kerja sama antara ADF dan TNI. Adapun pihak TNI sempat menyatakan hal yang terjadi di Australia lebih ke arah masalah teknis. 

    Baca:
    TNI-Australia, Ketika Pancasila Diplesetkan Pancagila

    Soal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia sebenarnya telah dijadwalkan berlangsung pada November tahun lalu. Namun suasana politik Indonesia yang memanas pada tahun lalu memaksa Presiden Joko Widodo menunda kunjungan tersebut.

    Retno menuturkan Indonesia dan Australia akan terus berupaya menjaga hubungan baik pascainsiden ADF. Bahkan, ujar Retno, Australia sudah menyetujui permintaan Indonesia melakukan investigasi atas insiden ADF secara menyeluruh.

    "Ada surat Menteri Pertahanan Australia Marise Payne kepada kita soal langkah-langkah penanganan yang mereka ambil. Saya pun sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pada pukul 09.46 tadi agar kita memperoleh hasil investigasinya," ucapnya.

    ISTMAN M.P.

    Simak:
    4 Alasan Panglima TNI Evaluasi Kerja Sama dengan Australia
    Soal Militer Australia Hina Pancasila, Ini Kata Guru Besar UI  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.