TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan partainya tak pernah mendapatkan tawaran jabatan menteri atau jabatan lain yang setara dengan menteri dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sjarifuddin juga mengatakan partai yang dipimpin Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono ini sama sekali tak berminat masuk pemerintahan.
“Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla sudah tahu posisi Partai Demokrat. Jadi kami tak pernah mendapat tawaran,” ucap Sjarifuddin ketika dihubungi, Rabu, 4 Januari 2017.
Baca juga:
Soal Perombakan Kabinet, Porsi Partai Bertambah
Sjarifuddin memastikan Demokrat akan tetap berada di luar pemerintahan hingga Pemilihan Umum 2019. Demokrat, ujar Sjarifuddin, merasa tidak akan mendapat masalah jika ternyata kelak menjadi satu-satunya partai oposisi.
Sjarifuddin mengakui, jika benar Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera telah ditawari masuk kabinet, Demokrat menjadi satu-satunya partai yang tak pernah diajak bergabung. Meski demikian, Sjarifuddin memastikan Demokrat akan terus mengkritik kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat. “Kalaupun pasti kalah dalam pengambilan keputusan di parlemen, kami akan tetap berseberangan dengan pemerintah,” tutur Sjarifuddin.
Seorang pejabat mengatakan Presiden Joko Widodo berencana merombak kabinetnya pada pekan kedua atau ketiga Januari ini. Presiden juga pernah berbicara soal rencana reshuffle pada November tahun lalu. Menurut pejabat itu, rencana perombakan kabinet jilid III akan melibatkan Gerindra dan PKS. “Sudah ada pembicaraan dengan Gerindra dan PKS,” ucap pejabat itu.
Jika menerima tawaran Jokowi, Gerindra dan PKS akan menyusul Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional yang telah lebih dulu menyeberang ke kubu koalisi pemerintah. Adapun sejak awal pemerintahan, Jokowi didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat.
Pengamat politik Johanes Kristiadi menilai konsep oposisi tak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Menurut dia, semua partai politik seharusnya mendukung presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. “Tak ada masalah dengan posisi, misalnya Demokrat sendiri,” ujarnya.
HUSSEIN ABRI | FRANSISCO ROSARIAN
