Beredar Draf Perpu KPK, Wakil Ketua KPK: Itu Hoax  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan KPK memberi keterangan soal operasi tangkap tangan terhadap tersangka Ketua DPD Irman Gusman, Jakarta, 17 September 2016. TEMPO/Amirullah

    Pimpinan KPK memberi keterangan soal operasi tangkap tangan terhadap tersangka Ketua DPD Irman Gusman, Jakarta, 17 September 2016. TEMPO/Amirullah

    TEMPO.CO, Jakarta - Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan draf rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang KPK yang beredar belakangan ini tidak benar alias hoax.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meyakini draf perpu itu tidak benar. "Saya yakin tidak benar alias hoax," kata Alex ketika dihubungi Kamis, 5 Januari 2017.

    Baru-baru ini beredar surat dari Kejaksaan Agung yang melampirkan draf rancangan perpu tentang KPK. Pada draf tersebut tercantum satu poin yang menyatakan KPK akan dipertimbangkan menjadi satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan penuh untuk menangani perkara rasuah.

    Surat bernomor B-930/F.1.2/Fs/12/2016 itu dikeluarkan pada 27 Desember 2016. Di bagian bawah surat tertera tanda tangan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha Andi Darmawangsa.

    "Kami tidak tahu draf itu," kata Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif ketika dihubungi, Kamis, 5 Januari.

    Adapun Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menduga draf itu adalah barang lama yang baru dikeluarkan lagi. "Itu kayaknya barang lama dan kami enggak pernah bahas hal itu dengan Kejagung," ujar Saut.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.