BEM Tolak Keras Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan STNK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nasional Sulsel berunjuk rasa dengan menyandera mobil pertamina di jalan Sultan Alauddin , Makassar, Kamis (15/7). Dalam unjuk orasinya mereka menolak kebijakan Pemerintah yang menaikan tarif dasar listrik (TDL). TEMPO/Hariandi Hafid

    Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nasional Sulsel berunjuk rasa dengan menyandera mobil pertamina di jalan Sultan Alauddin , Makassar, Kamis (15/7). Dalam unjuk orasinya mereka menolak kebijakan Pemerintah yang menaikan tarif dasar listrik (TDL). TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Palembang - Badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Indonesia wilayah Sumatera bagian selatan dan Sumatera bagian utara menolak dengan tegas keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL), pengurusan surat tanda nomor kendaraan-buku pemilik kendaraan bermotor, serta kenaikan biaya lainnya. Ilham Novriadi, Menteri Kominfo BEM KM Universitas Sriwijaya, mengatakan kebijakan tersebut sangat tidak pro rakyat di tengah perekonomian yang masih lesu.

    "Salah satunya presiden harus membatalkan kenaikan TDL untuk rakyat kecil," katanya, Kamis, 5 Januari 2017. Dalam pernyataan tertulis BEM se-Indonesia, Ilham menjelaskan kenaikan tersebut semakin membuat rakyat kecewa setelah munculnya ribuan tenaga kerja asing asal Cina. Sebelumnya, pihaknya juga mendengar bahwa pemerintah mengurangi subsidi kesehatan.

    Baca juga:
    Tarif STNK Naik, Kapolri: Bukan Kami yang Tetapkan
    Satu Bulan Terakhir Sanggau Alami Kelangkaan BBM

    Rahmat Farizal, koordinator BEM wilayah Sumatera bagian selatan (Sumbagsel), menjelaskan pemerintah terlihat tidak memiliki cara lain untuk mengatasi persoalan ekonomi bangsa. Padahal, menurut dia, menaikkan biaya dan tarif tertentu justru bakal menambah sengsara rakyat kecil yang telah dibebani oleh rendahnya harga jual hasil pertanian seperti sawit dan karet.

    Untuk itulah, BEM melalui pernyataan tertulisnya: Menolak dengan tegas PP Nomor 60 Tahun 2016 yang berisi daftar kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB. Menolak kenaikan biaya tarif listrik yang mencapai 242,5 persen karena akan menyengsarakan rakyat. Selanjutnya, BEM mendesak Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelanggan berdaya 900 VA. "Ke mana kebijakan yang pro rakyat kecil?" ujar Rahmat yang juga Presiden Mahasiswa KM Unsri ini.

    PARLIZA HENDRAWAN

    Simak:
    Benci tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.