Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

image-gnews
AP /Irwin Ferdiansyah
AP /Irwin Ferdiansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akibat materi pelatihan militer Australia yang dianggap menghina  Indonesia, suhu hubungan dua negara bertetangga ini menghangat hari-hari ini. Kejadian panas-dingin ini bukan baru pertama kali.

Emoticon murung dilayangkan Julie Bishop, Menteri Luar Negeri Australia, di laman BuzzFeed pada 17 Februari 2015 lalu untuk menggambarkan hubungan kedua negara ini yang naik-turun. Terlebih sikapnya terhadap penolakan grasi dan hukuman mati kepada terdakwa kasus narkoba Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Bishop bersikeras, bahkan menekan pemerintah Indonesia dengan mengumpulkan dukungan dari anggota parlemen.

Jauh sebelum itu, referendum Timor Timur dan pemberian suaka kepada warga Papua yang tidak sedang dalam pengejaran aparat pada 2006 silam membuat hubungan Indonesia dan Australia sempat tegang. Selain itu, mengenai kebijakan Australia menyetop ekspor sapi ke Indonesia pada 2011 karena menganggap terjadi penyiksaan sapi di tempat pemotongan hewan di Indonesia, juga membuat masalah.

Simak:
Ini Materi Pelatihan Militer Australia yang Hina Indonesia 
Panglima Australia Janji Selidiki Materi yang Hina Pancasila  

Tentu masih ingat pula, pada 2013, ketika Wikileaks membocorkan informasi bahwa telah terjadi penyadapan Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, dan pejabat lain. Juga, pemerintah Australia memberlakukan Undang-Undang yang memungkinkan mengirimkan kembali imigran gelap ke Australia melalui perairan Indonesia.

Pada September 2016, sedikitnya 13 ribu warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban pencemaran laut Timor mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan perjanjian 1997 antara Indonesia dan Australia tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor.

"Tuntutan pembatalan ini karena belum diratifikasi parlemen kedua negara dan tidak bisa diimplementasikan menyusul Timor Timur telah menjadi negara merdeka melalui referendum 1999," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni.

Hubungan Indonesia-Australia bahkan menjadi hasil penelitian The Australia-Indonesia Center (AIC) yang dirilis pada 15 Agustus 2016. Penelitian itu menyebutkan pandangan negatif dari warga Australia terhadap Indonesia dalam hal hidup bertetangga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun survei AIC yang diselenggarakan EY Sweeney menemukan pandangan lebih positif datang dari warga Indonesia terhadap Australia. Sebanyak 87 persen responden warga Indonesia mengatakan sepenuhnya menyenangkan hidup bertetangga dengan Australia, termasuk  22 persen memilih sangat menyenangkan.

Sementara 43 persen warga Australia menyatakan sepenuhnya menyenangkan hidup bertetangga dengan Indonesia, termasuk 6 persen memilih sangat menyenangkan.

Meski demikian kerja sama erat terus dijalankan dua negara ini dalam bidang pendidikan dan perdagangan. Sepanjang tahun lalu, jumlah mahasiswa Indonesia di Australia naik 7,9 persen dari 17.884 menjadi 19.300 mahasiswa. UNESCO menyebutkan 24 persen mahasiswa Indonesia di mancanegara menuntut ilmu di Australia, lebih banyak daripada di Amerika atau Eropa.

Baca juga:
Indonesia Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia
Soal Militer Australia Hina Pancasila,Ini Kata Guru Besar UI  

Sekarang, muncul  materi pelatihan militer dan dasar negara Australia yang dianggap menghina Indonesia. Reaksi pun bermunculan. Indonesia menghentikan kerja sama militer dengan Australia. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung keputusan tersebut. "Saya katakan harus saling menghormati. Jika tidak, ya begini. Kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai tindakan Panglima TNI Jenderal Gatoto Nurmantyo menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah yang tepat. Sebab, penangguhan itu membuat ADF menjanjikan investigasi atas penghinaan dasar negara Indonesia, Pancasila.

S. DIAN ANDRYANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

9 Januari 2024

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers Kilas Balik Diplomasi Indonesia 2023 di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2024. Menlu Retno Marsudi melaporkan Indonesia berhasil menangani 44.521 kasus terkait perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sepanjang 2023. TEMPO/Subekti.
Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

Menlu Retno membantah pernyataan Anies soal politik luar negeri Indonesia transaksional.


Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

11 Desember 2023

Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

Tahun 2045 akan menjadi momentum berharga bagi Indonesia karena akan memperoleh window of opportunity.


Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

8 November 2023

Bakal calon presiden Anies Baswedan saat ditemui awak media usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

Anies Baswedan menyatakan akan menerapkan 4 langkah politik luar negeri jika terpilih pada Pilpres 2024.


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

29 Oktober 2019

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan program prioritas politik luar negeri Indonesia untuk tahun 2019-2024 kepada wartawan di gedung Pancasila, Kemenlu, Selasa, 29 Oktober 2019. [KEMENLU]
Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, prioritas politik luar negeri RI 5 tahun ke depan akan bertumpu pada prioritas 4+1. Apa itu?


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Para anggota TNI mengikuti upacara peringatan hari jadi ke- 72 TNI, di lapangan Jasdam Palembang, Sumsel, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT TNI di Palembang dimeriahkan sejumlah atraksi, pertunjukkan kolosal, serta panggung hiburan. ANTARA
Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini


Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Tank medium Kaplan merupakan produk bersama antara FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia).Tank Kaplan dilengkapi dengan turet CMI Cockerill 3105 i dengan meriam bertekanan tinggi Cockerill 105mm. Sistem pemuatan amunisi otomatis yang canggih membuat Kapla
Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.