Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP /Irwin Ferdiansyah

    AP /Irwin Ferdiansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Akibat materi pelatihan militer Australia yang dianggap menghina  Indonesia, suhu hubungan dua negara bertetangga ini menghangat hari-hari ini. Kejadian panas-dingin ini bukan baru pertama kali.

    Emoticon murung dilayangkan Julie Bishop, Menteri Luar Negeri Australia, di laman BuzzFeed pada 17 Februari 2015 lalu untuk menggambarkan hubungan kedua negara ini yang naik-turun. Terlebih sikapnya terhadap penolakan grasi dan hukuman mati kepada terdakwa kasus narkoba Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Bishop bersikeras, bahkan menekan pemerintah Indonesia dengan mengumpulkan dukungan dari anggota parlemen.

    Jauh sebelum itu, referendum Timor Timur dan pemberian suaka kepada warga Papua yang tidak sedang dalam pengejaran aparat pada 2006 silam membuat hubungan Indonesia dan Australia sempat tegang. Selain itu, mengenai kebijakan Australia menyetop ekspor sapi ke Indonesia pada 2011 karena menganggap terjadi penyiksaan sapi di tempat pemotongan hewan di Indonesia, juga membuat masalah.

    Simak:
    Ini Materi Pelatihan Militer Australia yang Hina Indonesia 
    Panglima Australia Janji Selidiki Materi yang Hina Pancasila  

    Tentu masih ingat pula, pada 2013, ketika Wikileaks membocorkan informasi bahwa telah terjadi penyadapan Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, dan pejabat lain. Juga, pemerintah Australia memberlakukan Undang-Undang yang memungkinkan mengirimkan kembali imigran gelap ke Australia melalui perairan Indonesia.

    Pada September 2016, sedikitnya 13 ribu warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban pencemaran laut Timor mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan perjanjian 1997 antara Indonesia dan Australia tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor.

    "Tuntutan pembatalan ini karena belum diratifikasi parlemen kedua negara dan tidak bisa diimplementasikan menyusul Timor Timur telah menjadi negara merdeka melalui referendum 1999," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni.

    Hubungan Indonesia-Australia bahkan menjadi hasil penelitian The Australia-Indonesia Center (AIC) yang dirilis pada 15 Agustus 2016. Penelitian itu menyebutkan pandangan negatif dari warga Australia terhadap Indonesia dalam hal hidup bertetangga.

    Namun survei AIC yang diselenggarakan EY Sweeney menemukan pandangan lebih positif datang dari warga Indonesia terhadap Australia. Sebanyak 87 persen responden warga Indonesia mengatakan sepenuhnya menyenangkan hidup bertetangga dengan Australia, termasuk  22 persen memilih sangat menyenangkan.

    Sementara 43 persen warga Australia menyatakan sepenuhnya menyenangkan hidup bertetangga dengan Indonesia, termasuk 6 persen memilih sangat menyenangkan.

    Meski demikian kerja sama erat terus dijalankan dua negara ini dalam bidang pendidikan dan perdagangan. Sepanjang tahun lalu, jumlah mahasiswa Indonesia di Australia naik 7,9 persen dari 17.884 menjadi 19.300 mahasiswa. UNESCO menyebutkan 24 persen mahasiswa Indonesia di mancanegara menuntut ilmu di Australia, lebih banyak daripada di Amerika atau Eropa.

    Baca juga:
    Indonesia Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia
    Soal Militer Australia Hina Pancasila,Ini Kata Guru Besar UI  

    Sekarang, muncul  materi pelatihan militer dan dasar negara Australia yang dianggap menghina Indonesia. Reaksi pun bermunculan. Indonesia menghentikan kerja sama militer dengan Australia. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung keputusan tersebut. "Saya katakan harus saling menghormati. Jika tidak, ya begini. Kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai tindakan Panglima TNI Jenderal Gatoto Nurmantyo menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah yang tepat. Sebab, penangguhan itu membuat ADF menjanjikan investigasi atas penghinaan dasar negara Indonesia, Pancasila.

    S. DIAN ANDRYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.