Pemkab-Pemkot Sumut Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman  

Reporter

Editor

Budi Riza

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kiri) bersama Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan yang membidangi Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Ahmad Su'aedy saat menjawab pertanyaan wartawan di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, 22 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu

TEMPO.CO, Medan - Pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan publik ke Ombudsman Perwakilan Sumut sepanjang 2016.

Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar, Rabu, 4 Januari 2017. “Pada 2016, pemkab dan pemkot masih menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara,” ujar Abyadi.

Abyadi memaparkan 128 laporan atau sekitar 39,26 persen dari total laporan masyarakat terkait dengan pemkab/pemkot. Ini membuat pemkab dan pemkot menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan sejak 2015.

Selanjutnya, instansi yang paling banyak dilaporkan adalah BUMN dan BUMD, yakni 21 laporan atau 6,44 persen. Disusul dengan sekolah negeri 20 laporan atau 6,13 persen, kepolisian resor (polres) 19 laporan atau 5,83 persen, dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 12 laporan atau sekitar 3,68 persen.

Di sisi lain, pendidikan menjadi sektor yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Tercatat 78 dari 326 laporan atau 23,93 persen merupakan laporan terkait dengan sektor pendidikan.

Lalu, laporan masyarakat mengenai polisi sebanyak 44 laporan atau 13,50 persen. Kemudian, masalah pertanahan 25 laporan atau 7,67 persen, substansi kepegawaian 24 laporan atau 7,36 persen, dan substansi administrasi kependudukan (adminduk) 19 laporan atau 5,83 persen.

Selain itu, Abyadi menjelaskan, dari 326 total laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara sepanjang 2016, sebanyak 49,08 persen atau 160 laporan sudah diselesaikan.

“Jadi ada sekitar 50,92 persen atau 166 laporan yang sedang proses penanganan,” ucap Abyadi.

IIL ASKAR MONDZA






Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

4 hari lalu

Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

6 hari lalu

NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

Perencanaan pangan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan instabilitas pasokan yang berdampak pada inflasi.


Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

7 hari lalu

Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Ombudsman RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi program strategis pangan.


Apa Syarat Suatu Kejadian Dikategorikan Kejadian Luar Biasa (KLB)?

39 hari lalu

Apa Syarat Suatu Kejadian Dikategorikan Kejadian Luar Biasa (KLB)?

Pembahasan terkait KLB tertuang dalam Permenkes tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.


Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM, Teten Masduki: Kami Tidak Mentolerir

40 hari lalu

Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM, Teten Masduki: Kami Tidak Mentolerir

Menteri Teten Masduki sebut Kemenkop UKM tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual.


Kasus Gagal Ginjal Akut, Ombudsman Sebut Kemenkes dan BPOM Lakukan Maladministrasi

41 hari lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut, Ombudsman Sebut Kemenkes dan BPOM Lakukan Maladministrasi

Ombusman menilai Kemenkes dan BPOM melakukan maladministrasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.


Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

1 Oktober 2022

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

1 Oktober 2022

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

27 September 2022

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.