Ujaran Kebencian Dianggap Lebih Penting dari Penodaan Agama

Reporter

Zdnet.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli antropologi hukum, Sulistyowati Irianto, mengatakan pemerintah perlu mengkaji ulang hukum yang mengatur soal penodaan agama. Sulis berujar hal yang dibutuhkan secara serius oleh bangsa Indonesia saat ini justru hukum yang mengatur ujaran kebencian. Hal ini ia ungkapkan berdasarkan studi kasus yang ia lakukan terkait dengan masalah serupa di Belanda.

"Apakah negeri kita membutuhkan hukum yang mengatur soal penodaan agama atau justru yang mengatur ujaran kebencian?" kata wanita yang juga merupakan ahli studi hukum, masyarakat, dan perempuan ini di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Januari 2017.

Baca juga:
Ini Penyebab Berdirinya Komunitas Masyarakat Anti Hoax
Dirjen Kebudayaan: Profesor dan Doktor pun Percaya Hoax

Pertanyaan itu Sulis lontarkan menyangkut perkara yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas tuduhan penodaan agama dalam pidatonya saat berkunjung ke Kepulauan Seribu. Menurut dia, tuduhan yang dilemparkan kepada Ahok sangat rentan terhadap provokasi politik untuk tujuan kekuasaan.

Menelisik dari kasus serupa yang terjadi pada Geert Wilder di Belanda, Sulis menyebutkan hukum Indonesia seharusnya bisa lebih kuat memberikan batasan terhadap ujaran kebencian. Geert yang dinilai rajin menjual politik identitas dengan mengatasnamakan golongan mayoritas justru dijerat dengan pasal ujaran kebencian terhadap kaum minoritas.

Dengan begitu, Sulis menilai perlu ada kajian ulang soal undang-undang yang mengatur penodaan agama. Hal tersebut dianggap beralasan karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, beragam, dan berjenjang. Sulis menilai perkara Ahok dimulai karena ada ujaran kebencian terhadap kaum minoritas. Yang mana ada pembedaan dan pembatasan dengan tujuan dikeluarkan dari proses politik.

"Untuk tetap mempertahankan persatuan dan keutuhan serta menjamin keberagaman, dan tidak kalah pentingnya adalah esensi demokrasi. Karena itu, setiap ujaran kebencian serta provokasi yang bertujuan diskriminasi dan memecah belah haruslah ada hukumnya," ujar Sulis.

Baca juga:
Penyebab Berita Hoax Beredar: Masyarakat Kurang Banyak Baca
Berita Hoax, PBNU: Masyarakat Harus Tabayun

Sulis menambahkan, hukum yang mengatur secara khusus (lex specialis) soal ujaran kebencian sangat dibutuhkan tidak hanya untuk menjaga tata tertib sosial dan kepentingan umum, melainkan menjamin hak asasi setiap orang dan martabat kemanusiaan. Sementara hukum yang mengatur soal penodaan agama, kata Sulis, bersifat sangat politis dan siapa saja bisa menjadi target korban.

"Adapun target pasal penodaan agama bisa menjerat masyarakat atau kelompok yang 'sedang tidak disukai'. Selain itu, dilakukan dengan cara-cara yang justru melahirkan budaya kebencian dan intoleransi. Banyak orang yang dengan mudah pakai pasal penodaan agama," tutur Sulis.

LARISSA HUDA






Lingkaran Pertemanan dan Keluarga Jadi Korban Pembunuhan Berantai Wowon Duloh

10 menit lalu

Lingkaran Pertemanan dan Keluarga Jadi Korban Pembunuhan Berantai Wowon Duloh

Para korban pembunuhan berantai yang dilakukan Wowon dan Duloh adalah orang-orang terdekat mereka. Keluarga dan teman dari keluarga mereka.


Gempa Garut, BPBD Cek Laporan Kerusakan Hampir 500 Bangunan

10 menit lalu

Gempa Garut, BPBD Cek Laporan Kerusakan Hampir 500 Bangunan

Gempa M4,3 menjelang tengah malam itu ternyata cukup merusak. Dipicu Sesar Garsela.


Cegah Stunting sejak Masa Kehamilan dengan Tambahan Protein Hewani

12 menit lalu

Cegah Stunting sejak Masa Kehamilan dengan Tambahan Protein Hewani

Ibu hamil harus meningkatkan asupan protein hewani karena pemberian protein tinggi sejak kehamilan merupakan upaya mencegah stunting.


KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

12 menit lalu

KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

PT Jakpro menganggap dugaan persekongkolan pemilihan tender revitalisasi TIM tahap III bersifat prematur.


Jokowi di Depan Menlu Asia Tenggara: ASEAN Tak Boleh Jadi Proxy Siapapun

13 menit lalu

Jokowi di Depan Menlu Asia Tenggara: ASEAN Tak Boleh Jadi Proxy Siapapun

Presiden Jokowi menggelar pertemuan besar pertama dengan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn di Istana Negara, sejak Indonesia resmi menjadi Ketua ASEAN 2023.


Kementerian Luar Negeri Bungkam soal Siapa Jenderal yang Dikirim ke Myanmar

13 menit lalu

Kementerian Luar Negeri Bungkam soal Siapa Jenderal yang Dikirim ke Myanmar

Kementerian Luar Negeri hanya memberi sinyal jenderal yang dikirim ke Myanmar akan jadi bagian dari kantor utusan khusus yang dipimpin Retno Marsudi.


Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

14 menit lalu

Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

Sail Teluk Cendrawasih berlangsung di empat kabupaten Provinsi Papua, yakni Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi.


5 Calon Ketua Umum PSSI yang Lolos Verifikasi, Berikut Profil Singkatnya

19 menit lalu

5 Calon Ketua Umum PSSI yang Lolos Verifikasi, Berikut Profil Singkatnya

Komite Pemilihan telah resmi mengumumkan daftar calon ketua umum PSSI yang lolos verifikasi. Simak profil lengkapnya.


10 Kampus Dalam dan Luar Negeri Terfavorit di Beasiswa LPDP

22 menit lalu

10 Kampus Dalam dan Luar Negeri Terfavorit di Beasiswa LPDP

Ini daftar 10 Kampus Dalam dan Luar Negeri Terfavorit di Beasiswa LPDP.


Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

23 menit lalu

Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan luka dalam tetapi jua menimbulkan dampak baru dari cara masyarakat bersikap.