Soal Reshuffle, Ini Penjelasan Seskab Pramono Anung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Kabinet Pramono Anung membacakan puisi dalam  Pesta Rakyat Hari Pahlawan yang digelar Tempo  dan BI di Museum Bank Indonesia, Kamis, 10 November 2016. (Tempochannel.com)

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung membacakan puisi dalam Pesta Rakyat Hari Pahlawan yang digelar Tempo dan BI di Museum Bank Indonesia, Kamis, 10 November 2016. (Tempochannel.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan sejauh ini tidak ada rencana perombakan kabinet seperti kabar dari politikus berbagai partai. Namun, bukan berarti tidak ada kemungkinan reshuffle dilakukan pada tahun ini. "Tidak ada reshuffle kabinet kecuali kalau ada yang diperlukan untuk di-reshuffle," kata Pramono seusai sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu, 4 Januari 2017.

    Seperti diberitakan, sejumlah partai politik mengklaim bahwa reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat. Malah, ada partai politik yang mengklaim telah mendapat tawaran kursi menteri.

    Baca: Gerindra Kalim Dapat Jatah 4 Menteri

    Salah satu partai politik yang mengklaim telah mendapat tawaran kursi menteri dan satu kursi kepala lembaga negara adalah Partai Gerindra. Yang ditawarkan adalah posisi menteri pertanian, menteri BUMN, Menkopolhukam, serta Kepala Staf Kepresidenan.

    Pramono mengatakan bahwa jika memang ada rencana perombakan kabinet yang sejauh ini tidak diketahuinya tidak ada, hal itu kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Lagi pula, kata Pramono, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak ada perombakan dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna hari ini.

    ISTMAN MP

    Baca:

    Soal Perombakan Kabinet, Porsi Partai Bertambah
    Presiden Jokowi Singgung Reshuffle Saat Bertemu Para Pemred


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.