Ini Alasan KPK Menyasar Kepala Daerah Korup  

Reporter

Tersangka kasus suap yang diamankan KPK dalam OTT, Bupati Klaten SHT, tiba di Kantor KPK, Jakarta, 30 Desember 2016. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan delapan orang. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir banyak potensi korupsi di kalangan kepala daerah. Karena itu, KPK kini terus menelusuri dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. “Semua daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif, Ahad, 1 Januari 2017.

Pada 2016, sebanyak sebelas kepala daerah ditangkap KPK. Sejumlah kepala daerah yang terseret korupsi selama tahun lalu antara lain Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, Bupati Subang Ojang Sohandi, Bupati Rokan Hulu Suparman, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, dan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun. Juga ada Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Wali Kota Cimahi Atty Suharty, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dan Bupati Klaten Sri Hartini, yang ditangkap akhir Desember lalu.

Bupati Klaten Hartini menjadi kepala daerah terakhir yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada 30 Desember2016. Dia diduga menerima suap dalam proses pengisian jabatan di Kabupaten Klaten. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang Rp2 miliar dan pecahan valuta asing US$ 5.700 dan Sin$ 2.035.

Baca: Jadi Tersangka, Penyuap Bupati Klaten Diberhentikan Sementara  

Syarif mengatakan lembaganya mengacu pada aliran dana yang terjadi di sekitar praktek pemerintah daerah. Menurut dia, KPK juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah dalam pengawasan seluruh aliran dana tersebut. 

Pemimpin KPK lainnya, Alexander Marwata, mengatakan lembaganya juga mengawasi para kepala daerah yang berlatar belakang pengusaha. Menurut dia, salah satu modus korupsi yang banyak terjadi di daerah adalah pengaturan pemenang tender proyek. Dia mengatakan KPK mencatat sejumlah proyek di daerah yang dimenangi rekanan atau perusahaan milik kepala daerah aktif.

“Meski mengklaim telah melepas semua jabatan di perusahaan, tetap saja ada keluarganya di perusahaan itu,” kata Alexander. “Kadang, untuk mengaburkan, ada perusahaan lain yang dibiarkan menang dalam beberapa proyek. Tapi, kalau kami telusuri, ternyata perusahaan yang menang itu masih berkaitan atau nantinya melibatkan perusahaan keluarga (kepala daerah).”

Salah satu kepala daerah mantan pengusaha yang ditangkap KPK adalah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan istrinya yang menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati. Koordinator Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) sempat meminta KPK mengusut seluruh proyek di Jombang, yang diduga dimenangi perusahaan milik Taufiqurrahman dan Ita. Menurut Koordinator Link Jombang Aan Anshori, modus mengambil proyek menggunakan perusahaan keluarga seperti itu sudah umum terjadi. “Bisa dikatakan hampir semua proyek demikian,” tutur Aan.

ISHOMUDDIN l DANANG FIRMANTO

Baca juga:
Isu Reshuffle Muncul Lagi, Menteri Sekretaris Negara Heran 
Dominasi Ekonomi dan Sentimen Anti-Cina Warnai Berita Hoax  

 






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

13 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

18 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

22 jam lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

23 jam lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

1 hari lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

1 hari lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.