Ditangkap KPK, Harta Bupati Klaten Sri Hartini Capai Rp 35 M

Reporter

Editor

Budi Riza

Sri Hartini, Bupati Klaten. twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Klaten Sri Hartini yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini terungkap memiliki harta sebanyak Rp 35 miliar. Besaran harta itu terlihat dari laporan harta kekayaan yang diserahkan Sri Hartini ke KPK pada 28 Juni 2012.

Dari situs acch.kpk.go.id, Sri Hartini terakhir melaporkan LHKPN saat masih menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten periode 2010-2015. Sebelumnya, dia tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 5 Juli 2010 sebesar Rp 12 miliar.

Selain uang, Sri Hartini juga mencatatkan harta tidak bergerak sebanyak 18 tanah dan bangunan. Luasnya bermacam-macam. Mulai dari 250 meter persegi hingga 6.000 meter persegi. Lokasinya pun berbeda-beda. Di Kabupaten Klaten, Sri memiliki tanah dan bangunan di 10 lokasi. Di Kabupaten Sukoharjo ada 7 lokasi, dan 1 lokasi di Kabupaten Sleman.

Untuk kendaraan bermotor, Sri Hartini mencatatkan sebanyak 13 mobil dan 3 motor dari bermacam merek seperti Daihatsu, Mitsubishi, Toyota, dan Honda.

Tak hanya itu, Sri Hartini juga memiliki logam mulia dan benda bergerak lain yang diperoleh mulai 1983 hingga 2010. Mayoritas harta-harta itu diperoleh melalui hasil sendiri.

Pada laporannya, Sri Hartini menuliskan bahwa ia memiliki usaha SPBU. Usaha itu dia dapatkan melalui warisan pada 2007 silam. Politikus PDIP itu juga memiliki sawah seluas 3 hektar yang berasal dari hasil sendiri dan warisan. Sawah itu dia dapatkan pada 2003.

Bupati yang baru dilantik pada 17 Februari 2016 itu dicokok penyidik KPK pagi ini. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari pihak KPK soal kasus yang menjerat Sri Hartini. 

Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua periode 2005-2015. Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani, yang menjadi Wakil Bupati Klaten saat ini. Adapun Sri Hartini adalah istri dari mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo. 

MAYA AYU PUSPITASARI






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

12 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

12 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

20 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

21 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

22 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

22 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

1 hari lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

3 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

3 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

4 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.