Menteri Yasonna Bakal Awasi TKA di Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tenaga kerja asing didata oleh Direktorat Reskrim Umum Polda di Kalimantan barat. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    Sejumlah tenaga kerja asing didata oleh Direktorat Reskrim Umum Polda di Kalimantan barat. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.COJakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menilai langkah efektif yang bisa ditempuh pemerintah terhadap gelombang masuknya warga negara asing dan tenaga kerja asing dari Cina ke Indonesia adalah dengan memperketat pengawasan. 

    Yasonna mengatakan pengawasan yang bakal dilakukan dengan metode paspor menggunakan barcode. Penggunaan metode paspor dengan barcode akan dilaksanakan tahun depan. 

    “Tinggal di-develop saja,” kata Yasonna di kantornya, Kamis, 29 Desember 2016. Dia menegaskan, hanya ada 21 ribu tenaga kerja asing dari Cina di Indonesia.

    Yasonna menuturkan, paspor dengan barcode bisa digunakan oleh warga negara asing yang akan membeli tiket ke Indonesia. Sistem itu memungkinkan pelacakan pemilik paspor yang melebihi rentang waktu tinggal di Indonesia. 

    Yasonna pun menegaskan bahwa isu serbuan tenaga kerja asing dari Cina ke Indonesia sebanyak 10 juta orang adalah hoax. Ia justru menuding ada maksud lain yang ingin disampaikan penyebar isu tersebut. Bisa jadi provokasi. “Kalau provokasi, kami minta ditindak,” katanya. 

    Yasonna menambahkan, tahun ini ada lebih dari 7.800 warga negara asing yang dideportasi lantaran masalah administrasi dan pidana. Dari jumlah itu, ada sekitar 300 orang yang masuk pro-justitia. 

    Menurut Yasonna, masyarakat harus melihat secara adil perihal masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Ia menilai ada sekitar 2 juta TKI yang ada di Malaysia. Bahkan di Singapura dan Hong Kong ada sekitar 200 ribu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana. “Yang penting adalah pengawasan,” ujarnya. 

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.