Hakim: Sanusi Terbukti Menerima Aliran Dana dari Pengusaha  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa Mohamad Sanusi (kiri) mendengarkan keterangan Ahok sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 5 September 2016. Sidang ini terkait dugaan suap dalam Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Terdakwa Mohamad Sanusi (kiri) mendengarkan keterangan Ahok sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 5 September 2016. Sidang ini terkait dugaan suap dalam Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis terdakwa Mohamad Sanusi dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan. Sanusi telah terbukti sesuai dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum.

    Anggota majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ugo, mengatakan Sanusi memiliki hubungan erat dengan Danu Wira selaku Direktur Utama PT Wirabayu Pratama. Wirabayu merupakan perusahaan rekanan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menjalankan beberapa proyek di Dinas Tata Air antara 2012-2015.

    Ugo mengatakan rumah yang menjadi Sanusi Center terbukti dibayari Danu Wira senilai Rp 1,6 miliar. Sehingga terdakwa dinilai secara meyakinkan bersalah. “Terpenuhinya seluruh unsur-unsur, maka terpenuhi dakwaan pertama,” kata dia di Pengadilan Tipikor, Kamis, 29 Desember 2016.

    Selain itu, beberapa apartemen dan rumah Sanusi dibayari Danu Wira. Misalnya, apartemen Soho di Pancoran senilai Rp 1,28 miliar, apartemen Calia dengan angsuran Rp 375 juta, dan kompleks perumahan Permata Regency seharga Rp 7,3 miliar.

    Dalam tuntutan sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mencabut hak politik Sanusi. Namun dalam putusan ini, majelis hakim menolak tuntutan jaksa. Majelis hakim menilai hak politik sudah diatur undang-undang. Selain itu, hak untuk Sanusi dipilih dalam jabatan politik berkaitan dengan pilihan masyarakat.

    “Mengenai pencabutan hak politik selama lima tahun, majelis hakim tidak sependapat karena masyarakat yang menentukan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Sumpeno.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.