Lindungi TKI, Menaker Resmikan Desmigratif di Indramayu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri meresmikan pembangunan perumahan untuk tenaga kerja migran di Madiun. NOFIKA DIAN NUGROHO

    Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri meresmikan pembangunan perumahan untuk tenaga kerja migran di Madiun. NOFIKA DIAN NUGROHO

    TEMPO.CO, Indramayu - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri meresmikan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kenangan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Program itu bertujuan memberikan pelayanan dan perlindungan TKI dari mulai tingkat desa.

    Ia mengatakan program Desmigratif merupakan terobosan yang dilakukan kementerian. “Tujuannya untuk memberdayakan, melindungi, dan melayani TKI dari mulai tingkat desa,” kata Hanif setelah meresmikan program tersebut, Selasa, 27 Desember 2016.

    Selain di Desa Kenanga, desa lain yang terpilih menjadi desa percontohan Desmigratif pada tahun ini adalah Desa Kuripan, Kabupaten Wonosobo. Peresmian desa itu rencananya dilakukan pada akhir tahun ini.

    Menurut Hanif, yang menjadi sasaran dalam program ini adalah calon TKI, TKI purna, dan keluarga TKI. "Program ini terdiri dari empat kegiatan utama," kata dia.

    Pertama, sebagai pusat layanan migrasi. "Warga desa yang hendak berangkat keluar negeri akan mendapatkan pelayanan informasi di balai desa melalui peran pemerintah desa," tutur Hanif. Informasi yang didapatkan, antara lain berupa informasi pasar kerja, bimbingan kerja, termasuk pengurusan dokumen awal menjadi calon TKI.

    Kedua, usaha produktif yang mencakup pelatihan dan pendampingan untuk usaha produktif serta bantuan sarana produktif hingga pemasarannya. Ketika ada TKI yang bekerja di luar negeri dan mengirimkan uang atau kembali ke desa, maka sudah ada basis usaha produktif yang bisa dibangun antara TKI dengan keluarga di desa.

    Ketiga, community parenting. Dalam kegiatan ini, orang tua dan pasangan TKI yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang cara membesarkan atau merawat anak. Dan keempat adalah penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha.

    Hanif mengungkapkan program ini dirancang untuk menekan jumlah TKI non-prosedural yang termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selama ini, calo atau sponsor yang banyak beredar di desa-desa menjadikan warga desa sebagai korban TPPO keluar negeri.

    ”Karena itu, program ini tidak boleh berhenti hanya pada peresmian saja,” kata Hanif. Namun, dia menambahkan, harus berjalan sehingga terus bisa bermanfaat, khususnya bagi TKI yang akan bekerja keluar negeri.

    Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan akan membentuk 120 Desmigratif di 50 kabupaten dan kota di beberapa provinsi di Indonesia. "Khususnya di sejumlah provinsi yang menjadi kantong-kantong TKI," kata Hanif. Di antaranya Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    Bupati Indramayu Anna Sophanah mengatakan daerah yang dipimpinnya merupakan daerah pengirim buruh migran terbesar di Jawa Barat. "Kami belum mampu menciptakan lapangan kerja sendiri," kata Anna. Karena itu, ujar dia, tak bisa melarang warganya bekerja keluar negeri.

    Selama ini, Kabupaten Indramayu terus dipertahankan sebagai lumbung padi nasional sehingga keberadaannya di industri juga dibatasi agar tidak mengganggu areal persawahan. "Dampaknya lapangan kerja di Indramayu menjadi sempit," kata Anna.

    IVANSYAH

    Baca juga:
    Korban Pembunuhan Sadis Pulomas, RT Pemilik 3 Lamborghini
    Sidang Ahok Selanjutnya, Jaksa Akan Hadirkan 5 atau 6 Saksi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?