Hakim Tolak Keberatan Ahok, Sidang Dilanjutkan 3 Januari  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengacungkan dua jarinya, pada saat menjalani sidang ketiga kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 27 Desember 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho/Pool

    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengacungkan dua jarinya, pada saat menjalani sidang ketiga kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 27 Desember 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak nota keberatan terdakwa kasus penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. "Menyatakan keberatan terdakwa Insinyur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Dwiyarso Budi Santiarto dalam sidang putusan sela di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Desember 2016.

    Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum telah sah, memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara, dan menangguhkan biaya perkara sampai putusan terakhir.

    Setelah membacakan putusan, majelis hakim mempersilakan masing-masing pihak, baik jaksa maupun Ahok dan tim pengacaranya, memberi tanggapan. Kemudian Ahok memberikan pernyataan atas putusan sela tersebut. "Yang Mulia, kami akan pertimbangkan," ucap Ahok.

    Jaksa Ali Mukartono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas putusan tersebut. Ali juga menuturkan agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Rencananya, tim jaksa akan membawa lima-enam saksi yang memberatkan Ahok.

    Selanjutnya Dwiyarso menyatakan sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada 3 Januari 2017 di auditorium Kementerian Pertanian, Jalan R.M. Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    FRISKI RIANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.