Jatiluhur Diledakkan, Bupati: Jakarta Tenggelam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung melintasi jembatan bendungan Waduk Ir. H Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat, Jumat (29/6). Hingga saat ini 62 persen air baku yang diolah oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dari Waduk Jatiluhur mencapai 5.600 hingga 5.800 liter per detik. Suplai air yang diterima dari waduk Jatilihur tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan di sebagian wilayah Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Pengunjung melintasi jembatan bendungan Waduk Ir. H Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat, Jumat (29/6). Hingga saat ini 62 persen air baku yang diolah oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dari Waduk Jatiluhur mencapai 5.600 hingga 5.800 liter per detik. Suplai air yang diterima dari waduk Jatilihur tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan di sebagian wilayah Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Purwakarta - Tertangkapnya terduga teroris di rumah apung Waduk Jatiluhur membuat Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mempertimbangkan pelarangan usaha keramba jaring apung (KJA) di perairan waduk raksasa itu. Alasannya, Jatiluhur merupakan obyek vital sehingga harus dijaga ketat.

    "Kalau jebol bendungannya atau turbinnya diledakkan (teroris), habis sudah,” katanya di Purwakarta.

    "Saya ingin zero KJA saja daripada nanti diberikan izin empat ribu keramba, tapi pada prakteknya ditambah lagi secara ilegal," ujar Dedi saat dihubungi Tempo, Senin sore, 26 Desember 2016.

    Menurut Dedi, semua pihak, terutama para pengusaha keramba ikan, harus memahami bahwa waduk Jatiluhur merupakan obyek vital milik negara.

    Dedi menjelaskan, jika sampai jebol, air dari waduk besar ini bisa meluap melewati sungai Citarum dan irigasi Tarum Barat dan Tarum Timur di Jakarta. Air bah ini diperkirakan bisa meluluhlantakkan bangunan dan menenggelamkan wilayah Karawang, Bekasi, dan Jakarta.

    Dedi mengungkapkan, beberapa pekan sebelum terjadi aksi penggerebekan teroris oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri di rumah apung di waduk itu, pemerintah kabupaten bersama pihak Perum Jasa Tirta II Jatiluhur melakukan aksi bersih-bersih.

    Densus 88 menggerebek rumah apung yang berada di zona KJA Ubrug, Desa Cibinong itu, pada Ahad, 25 Desember. Dalam penggerebekan tersebut, dua terduga teroris yang berada di dalam rumah apung tewas dan dua lainnya dicokok di zona Karang Payung,

    Dedi mengatakan upaya pembersihan KJA di waduk Jatiluhur harus dilakukan segera. “Hilir mudik manusia karena keberadaan KJA ini sudah tidak bisa terkontrol dengan baik. Akibatnya dimanfaatkan mereka yang ingin berbuat jahat," tutur Dedi.

    Pengelola waduk Jatiluhur pernah merilis data kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengenai jumlah keramba di waduk serbaguna itu, yang jumlahnya mencapai 24 ribu unit. Padahal jumlah KJA yang ideal dan tidak merusak kondisi perairan waduk maksimal hanya 4.000 unit.

    Pada awalnya, usaha KJA hanya berada di zona Ubrug. Namun belakangan, kompleks keramba itu sudah merambah ke zona Tanggul Kayat, Pasir Jangkung, perairan lepas Cikarapyak, dan zona Sukasari.

    Agar tidak terjadi peristiwa penyusupan teroris ke kompleks usaha rumah apung KJA waduk Jatiluhur, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan Polres Purwakarta dan PJT II Jatiluhur akan membangun pos-pos pengamanan terpadu.

    “Kami akan bangun pos-pos pengamanan terpadu tersebut di 17 desa yang memiliki akses langsung menuju Danau Jatiluhur," tutur Dedi. Ke depan, meski hanya kepentingan hobi mancing ikan, terpaksa harus menyerahkan KTP.

    Densus 88 melakukan penyergapan terhadap teroris Ivan dan Rijal. Keduanya dicokok di Jalan Raya Ubrug, Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur. Sebelumnya, penyergapan dilakukan di rumah apung zona KJA Ubrug dan mencokok Abu Sofi dan Abu Faiz. Saat pencocokan, keduanya melakukan perlawanan dengan menggunakan golok dan akhirnya ditembak mati di tempat.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kasus Kartel Harga Tiket Pesawat Siap Disidangkan

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga mahalnya harga tiket pesawat disebabkan pasar oligopolistik. Citilink dan Lion Air diduga terlibat.