Polda Tetapkan Eks Bupati Sula Tersangka Kasus Lahan Bandara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut) Hi. Ahmad Hidayat Mus menonton Pacuan Kuda Talibo Derby 2013 di Arena Pacua Kuda Pulo Mas, Jakarta, Minggu (10/3). TEMPO/Subekti

    Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut) Hi. Ahmad Hidayat Mus menonton Pacuan Kuda Talibo Derby 2013 di Arena Pacua Kuda Pulo Mas, Jakarta, Minggu (10/3). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Ternate - Kepolisian Daerah Maluku Utara menetapkan bekas Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Bobong, Kepulauan Taliabu. Pembebasan lahan bandara itu disinyalir merugikan keuangan daerah Rp 4,6 miliar.

    Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Komisari Besar Mansur, penetapan Hidayat Mus sebagai tersangka diputuskan setelah polisi menemukan dua alat bukti. Penetapan tersangka, kata dia, juga sebagai wujud keseriusan polisi mengusut kasus Bandara Bobong. 

    "Ada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Ahmad Hidayat Mus. Karena itu, kasus ini masih terus dikembangkan," kata Mansur, Senin, 26 Desember 2016.

    Mansur berujar, dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, tiga berkas perkara tersangka bahkan sudah ada yang memiliki putusan pengadilan. Polisi, kata dia, untuk sementara sedang menuntaskan berkas perkara Hidayat Mus. “Saat ini, kami masih akan memeriksa lagi yang bersangkutan,” ujar Mansur.

    Saat dihubungi Tempo terkait dengan penetapan tersangka oleh polisi, Hidayat tidak menjawab. Disambangi ke rumahnya, dia sedang tidak berada di tempat. “Tuan rumah sedang tidak di rumah,” ujar salah satu penjaga keamanan sembari menutup pagar rumah.

    Selain kasus pembebasan lahan Bandara Bobong, Hidayat terseret kasus korupsi pembangunan Masjid Raya Sula. Namun proses hukumnya mengalami pasang-surut. Hingga Kapolda Maluku Utara berganti beberapa kali, dari Brigadir Jenderal Affan Richwanto, Brigadir Jenderal Mahfud Arifin, Brigadir Jenderal Sobri Effendi Surya, Brigadir Jenderal Zulkarnain, sampai kini Brigadir Jenderal Tugas Dwi Aprianto, kasus ini belum juga tuntas.

    Kasus ini bahkan sempat dihentikan saat pemilihan kepala daerah Maluku Utara digelar pada 2013. Polisi beralasan, penghentian sementara kasus itu untuk menghindari tudingan politisasi. Pengusutan kasus dilanjutkan seusai pilkada.

    BUDHY NURGIANTO

    Baca juga:
    Rizieq Shihab Dipolisikan PMKRI, Dituding Menistakan Agama
    Penjelasan Kapolri Soal Telegram Rahasia
    Ini Tanda 'Pengantin' Teroris Akan Bom Waduk Jatiluhur?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.