Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LAN Dorong Sertifikasi Standar Kompetensi Analis Kebijakan

image-gnews
TEMPO/Dinul Mubarok
TEMPO/Dinul Mubarok
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto melantik pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) hari ini, Rabu, 21 Desember 2016, di Kantor LAN, Jakarta.

Sejatinya, AAKI telah dibentuk pada 9 September 2016. Pembentukan AAKI dimaksudkan untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Erna Irawati mengatakan, pembentukan AAKI juga dimaksudkan untuk menciptakan standar kompetensi bagi analis kebijakan  mendapatkan sertifikasi.

"Sehingga (analis kebijakan) tidak hanya PNS. AAKI bersama LAN akan membuat kompetensi tertentu. Mungkin, 1-2 tahun ke depan sudah ada sertifikasi analis kebijakan," ujarnya.

Menurut Erna, analis kebijakan harus memiliki kompetensi untuk membuat kebijakan publik yang mudah, jelas, dan tepat. "Mudah dipahami dalam waktu yang tidak lama, akurat dan tepat, serta rasional. Apa yang dia rekomendasikan sebagai kebijakan publik tersebut harus memiliki nilai positif yang lebih tinggi daripada nilai negatifnya," tuturnya.

Baca Juga: Kapolri Tegaskan Perintah Tangkap Pelaku Sweeping Natal

Selain itu, Erna berujar, analis kebijakan juga harus memiliki kompetensi politis. Hal itu dibutuhkan agar mereka mampu menjual rekomendasi yang telah mereka susun kepada para pengambil keputusan. "Analis kan hanya memproduksi analisis kebijakan, bukan mengambil keputusan. Bagaimana menjual dan meyakinkan idenya ini ke pengambil keputusan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Jenderal AAKI Aflakhur Ridlo berujar, analis kebijakan dituntut untuk bekerja berdasarkan ilmu pengetahuannya, bukan kepentingan pribadi. Karena itu, analis kebijakan juga memiliki kode etik.

"Jangan sampai berkembang sebagai analis kebijakan pesanan politisi. Kita awasi anggota kita agar selalu profesional," katanya.

Target utama ke depan, menurut Aflakhur, AAKI akan memperluas keanggotaannya karena saat ini baru berisi analis-analis kebijakan yang berada di kementerian dan lembaga.

Selain itu, AAKI juga akan menggelar sosialisasi kepada para pengambil kebijakan. "Lalu ke masyarakat untuk mengetahui kebijakan apa saja yang mereka butuhkan," tuturnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

21 jam lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan buka suara soal kecurangan SPBU di rest area KM 42 B Karawang, Jawa Barat.


80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

8 hari lalu

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyampaikan sambutan pada acara Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal Self Declare kepada 1.000 pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (20/3). Fasilitasi ini terselenggara atas kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dalam mewujudkan wajib Halal Oktober 2024. Foto : Istimewa
80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait mengatakan sekitar 80 persen pelaku UMKM di Sumut belum memiliki sertifikat halal.


Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bagi-bagi Sertifikat di Manado

35 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN
Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bagi-bagi Sertifikat di Manado

AHY di hari pertama kerja langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara.


Asus Zenfone 11 Ultra Peroleh Sertifikasi SDPPI, Tanda Segera Meluncur di Tanah Air?

17 Januari 2024

Asus ZenFone 6. TEMPO/Khory
Asus Zenfone 11 Ultra Peroleh Sertifikasi SDPPI, Tanda Segera Meluncur di Tanah Air?

Kata "Ultra" pada model Asus ini bisa merujuk pada varian layar yang lebih besar.


Prabowo Pernah Benarkan Miliki Lahan Ratusan Ribu Hektar di Hadapan Jokowi, Kapan?

10 Januari 2024

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. Diedit dari ANTARA
Prabowo Pernah Benarkan Miliki Lahan Ratusan Ribu Hektar di Hadapan Jokowi, Kapan?

Anies mengaku mengutip ulang pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenai kepemilikan lahan Prabowo.


Sempat Tertunda, Puluhan Sertifikat PTSL Warga Tangsel Akhirnya Dibagikan

9 Januari 2024

Pemberian sertifikat PTSL yang dilakukan di Puspem Kota Tangerang Selatan, Selasa 9 Januari 2024. TEMPO/Muhammad Iqbal
Sempat Tertunda, Puluhan Sertifikat PTSL Warga Tangsel Akhirnya Dibagikan

Kepala Kantor Pertanahan Tangsel i mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari penyerahan sertifikat PTSL 2023 yang dilakukan Jokowi.


Cara Mengurus Sertifikat Rumah yang Hilang, Syarat, dan Biayanya

11 Desember 2023

Sertifikat tanah. Rumah.com
Cara Mengurus Sertifikat Rumah yang Hilang, Syarat, dan Biayanya

Cara mengurus sertifikat rumah yang hilang ke kantor BPN, dengan menyiapkan surat pernyataan


Mengenal Sertifikat Tanah Elektronik dan Fungsinya

6 Desember 2023

Warga memegang sertifikat tanah miliknya usai diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Mengenal Sertifikat Tanah Elektronik dan Fungsinya

Sertifikat tanah elektronik yang baru diluncurkan Jokowi adalah surat tanda bukti hak atas tanah


Menteri ATR Siapkan Sertifikat HPL di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah

9 November 2023

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan rencana penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di IUP PT Timah TBK saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara PT Timah TBK dengan Badan Bank Tanah dan Kanwil BPN Bangka Belitung di Graha Timah Pangkalpinang, Kamis Sore, 9 November 2023. (foto servio maranda)
Menteri ATR Siapkan Sertifikat HPL di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah

BPN mempersiapkan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di atas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.


Lampung Ekspor 4.176 Ton Nanas Segar ke China

9 November 2023

Buah Nanas. Freepik.com/8photo
Lampung Ekspor 4.176 Ton Nanas Segar ke China

Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat Manaor Panggabean melepas ekspor 4.176 ton nanas segar asal Provinsi Lampung ke China.