LAN Dorong Sertifikasi Standar Kompetensi Analis Kebijakan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto melantik pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) hari ini, Rabu, 21 Desember 2016, di Kantor LAN, Jakarta.

    Sejatinya, AAKI telah dibentuk pada 9 September 2016. Pembentukan AAKI dimaksudkan untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Erna Irawati mengatakan, pembentukan AAKI juga dimaksudkan untuk menciptakan standar kompetensi bagi analis kebijakan  mendapatkan sertifikasi.

    "Sehingga (analis kebijakan) tidak hanya PNS. AAKI bersama LAN akan membuat kompetensi tertentu. Mungkin, 1-2 tahun ke depan sudah ada sertifikasi analis kebijakan," ujarnya.

    Menurut Erna, analis kebijakan harus memiliki kompetensi untuk membuat kebijakan publik yang mudah, jelas, dan tepat. "Mudah dipahami dalam waktu yang tidak lama, akurat dan tepat, serta rasional. Apa yang dia rekomendasikan sebagai kebijakan publik tersebut harus memiliki nilai positif yang lebih tinggi daripada nilai negatifnya," tuturnya.

    Baca Juga: Kapolri Tegaskan Perintah Tangkap Pelaku Sweeping Natal

    Selain itu, Erna berujar, analis kebijakan juga harus memiliki kompetensi politis. Hal itu dibutuhkan agar mereka mampu menjual rekomendasi yang telah mereka susun kepada para pengambil keputusan. "Analis kan hanya memproduksi analisis kebijakan, bukan mengambil keputusan. Bagaimana menjual dan meyakinkan idenya ini ke pengambil keputusan."

    Sekretaris Jenderal AAKI Aflakhur Ridlo berujar, analis kebijakan dituntut untuk bekerja berdasarkan ilmu pengetahuannya, bukan kepentingan pribadi. Karena itu, analis kebijakan juga memiliki kode etik.

    "Jangan sampai berkembang sebagai analis kebijakan pesanan politisi. Kita awasi anggota kita agar selalu profesional," katanya.

    Target utama ke depan, menurut Aflakhur, AAKI akan memperluas keanggotaannya karena saat ini baru berisi analis-analis kebijakan yang berada di kementerian dan lembaga.

    Selain itu, AAKI juga akan menggelar sosialisasi kepada para pengambil kebijakan. "Lalu ke masyarakat untuk mengetahui kebijakan apa saja yang mereka butuhkan," tuturnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.