Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra, PAN, PKS, dan Hanura Tak Patuhi UU KIP

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan keterangan di kantor DPP Gerindra, Jakarta, 2 Desember 2016. INGE KLARA/TEMPO
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan keterangan di kantor DPP Gerindra, Jakarta, 2 Desember 2016. INGE KLARA/TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat memberikan predikat buruk kepada Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hanura dalam hal keterbukaan informasi kepada publik. Sebab, keempat partai itu dianggap tidak informatif akan kegiatannya. Hal itu disampaikan KIP saat menyerahkan laporan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2016 kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Hasil itu didapat setelah melakukan verifikasi terhadap keseluruhan partai politik," kata Ketua KIP John Fresly kepada media di Istana Wakil Presiden, Selasa, 20 Desember 2016.

Berdasaran data keterbukaan informasi yang diberikan oleh KIP, Gerindra berada di urutan teratas dari keempat partai itu. Gerindra mencatatkan nilai 25,97 yang kemudian diikuti nilai 17,94 oleh Hanura, lalu nilai 16,73 oleh PKS, dan kemudian 10,70 oleh PAN.  KIP menyatakan keempatnya tidak informatif.

John menjelaskan keempat partai itu mendapat nilai buruk dalam keterbukaan informasi karena tidak mematuhi UU KIP. Lebih jelasnya, partai tidak menyediakan data yang wajib disediakan sebagaimana diatur Pasal 15 UU KIP tentang kewajiban badan publik pada partai politik.

Berdasarkan Pasal 15 UU KIP, ada tujuh jenis informasi yang harus disediakan oleh partai untuk publik. Ketujuh informasi itu adalah asas dan tujuan, program umum dan kegiatan partai, alamat dan kepengurusan partai, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD, serta mekanisme pengambilan keputusan.

John mengatakan bahwa tidak adanya data-data tersebut karena partai-partai terkait tidak memiliki pejabat yang khusus menangani keterbukaan informasi kepada publik. Pejabat yang khusus melayani permintaan informasi tersebut, kata John, bukan sekadar juru bicara partai tapi lebih dari itu karena harus mendokumentasikan data yang disebutkan dalam pasal 15 UU KIP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dapat saya sampaikan bahwa mereka secara khusus tidak mempunyai pejabat atau orang yang ditunjuk khusus melayani permintaan informasi," ujar John.

Meski keempat partai itu dinilai tak informatif, John mengatakan bahwa setidaknya mereka masih merespon survei KIP. Partai lain, kata dia, kurang responsif. "Saat baru pada tahapan pertama, mereka diberi kuisioner, tidak merespon secara baik. Sehingga tidak mungkin dilanjutkan lagi ke tahap kedua," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai orang Golkar, ikut mengomentari masalah keterbukaan partai ini. Ia berkomentar diplomatis bahwa partai-partai mungkin belum siap untuk terbuka kepada publik karena sistemnya belum terbentuk. Oleh karena itu, kata dia, hal itu perlu didorong masing-masing partai ke depannya.

"Sistem masing-masing partai kan berbeda. Partai besar mungkin juga terlalu ribet, asyik untuk konggres dan Munas," ujar Kalla.

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Riwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo

17 Agustus 2023

Pengunjung berfoto di dekat patung Soekarno di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, di Jakarta, 17 Agustus 2015. Rumah yang pernah menjadi kediaman Laksamana Muda Maeda ini adalah tempat naskah proklamasi dirumuskan dan ditandatangani oleh Soekarno sebelum dibacakan 70 tahun lalu. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Riwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo

Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki riwayat panjang, selain menjadi tempat deklarasi Golkar dan PAN mendukung Prabowo. Ini riwayatnya.


Deklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu

17 Agustus 2023

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato disaksikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat deklarasi dukungan Prabowo Subianto Pilpres 2024 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu, 13 Agustus 2023. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Deklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu

PDIP menilai deklarasi Golkar-PAN dukung Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak etis. Museum bagian dari tempat sakral.


Romahurmuziy PPP: KIB Bisa Lanjut Jika Golkar dan PAN juga Usung Ganjar Pranowo

17 Juni 2023

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiyono (kiri) menyerahkan KTA kepada Menparekraf Sandiaga Uno (tengah) disaksikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (kanan) di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023. Sandiaga Uno resmi gabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan telah mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) dan jas partai berwarna hijau. TEMPO/M Taufan Rengganis
Romahurmuziy PPP: KIB Bisa Lanjut Jika Golkar dan PAN juga Usung Ganjar Pranowo

Romahurmuziy mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu tak mungkin mengusung capres sendiri karena PPP sudah menjatuhkan pilihan ke Ganjar Pranowo.


Megawati Ungkap Disodorkan Banyak Sosok Cawapres dan Ganjar Petugas Partai

3 Juni 2023

Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam rangka Hari Jadi ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Ruang Dwi Warna, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2023. Pada hari jadinya tersebut, Lemhannas meluncurkan 58 buku dari alumni, tenaga pengkaji, pengajar dan profesional Lemhannas. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Megawati Ungkap Disodorkan Banyak Sosok Cawapres dan Ganjar Petugas Partai

Megawati menyinggung sosok cawapres yang banyak disodorkan kepada dirinya, termasuk Ganjar sebagai petugas partai.


PAN di Antara Pilihan Capres: Ganjar, Prabowo atau Airlangga

3 Juni 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (Kanan) berbincang saat melakukan pertemua di kantor DPP PDI Perjuangan, Jumat, 2 Juni 2023. Kunjungan Partai Amanat Nasional (PAN) ke PDI Perjuangan sebagai bentuk silahturahmi dan kerja sama partai politik seperti membahas penjajakan kerja sama koalisi Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN di Antara Pilihan Capres: Ganjar, Prabowo atau Airlangga

PAN belum menjatuhkan pilihan terhadap Ganjar sebagai capres 2024. PAN masih punya opsi lain, yakni Prabowo dan Airlangga.


Hasto PDIP Sebut Megawati Konsisten Berhubungan Baik dengan PAN

2 Juni 2023

Bakal capres Ganjar Pranowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani membahas penjajakan kerja sama politik di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023. Dok. PDIP
Hasto PDIP Sebut Megawati Konsisten Berhubungan Baik dengan PAN

Sementara yang lain baru mendekat ke PDIP.


PDIP-Gerindra-PPP Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe, PAN Malah Respons Begini

1 Juni 2023

Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi melintasi jalanan rusak saat kunjungan kerja di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.  Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
PDIP-Gerindra-PPP Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe, PAN Malah Respons Begini

PDIP, Gerindra dan PPP tak mempermasalahkan Jokowi cawe-cawe. Respons teranyar datang dari PAN dan meyakini ini.


Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

31 Mei 2023

Pimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif (pileg) kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Delapan fraksi di DPR menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Apa alasannya?


Kata Demokrat-PKS-Golkar-PAN soal Putusan MK Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

29 Mei 2023

Suasana ruang sidang saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Kata Demokrat-PKS-Golkar-PAN soal Putusan MK Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Pemilu Sistem Proporsional Tertutup kabarnya bakal disetujui MK mengundang reaksi sejumlah parpol. Ini kata mereka.


Wiranto dalam Pusaran Isu Bergabung ke PAN, PPP dan Gerindra

2 Mei 2023

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengalungkan serban kepada Jenderal (Purn) Wiranto saat tiba untuk menghadiri acara silaturahim dan halal bi halal di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin, 1 Mei 2023. Dalam acara tersebut Wiranto menyerahkan daftar kader-kader binaannya yang potensial kepada PPP. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Wiranto dalam Pusaran Isu Bergabung ke PAN, PPP dan Gerindra

Wiranto diisukan bergabung dengan PAN dan PPP. Belakangan, ditawari Prabowo untuk bergabung ke Gerindra.