Gerindra, PAN, PKS, dan Hanura Tak Patuhi UU KIP

Reporter

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan keterangan di kantor DPP Gerindra, Jakarta, 2 Desember 2016. INGE KLARA/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat memberikan predikat buruk kepada Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hanura dalam hal keterbukaan informasi kepada publik. Sebab, keempat partai itu dianggap tidak informatif akan kegiatannya. Hal itu disampaikan KIP saat menyerahkan laporan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2016 kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Hasil itu didapat setelah melakukan verifikasi terhadap keseluruhan partai politik," kata Ketua KIP John Fresly kepada media di Istana Wakil Presiden, Selasa, 20 Desember 2016.

Berdasaran data keterbukaan informasi yang diberikan oleh KIP, Gerindra berada di urutan teratas dari keempat partai itu. Gerindra mencatatkan nilai 25,97 yang kemudian diikuti nilai 17,94 oleh Hanura, lalu nilai 16,73 oleh PKS, dan kemudian 10,70 oleh PAN.  KIP menyatakan keempatnya tidak informatif.

John menjelaskan keempat partai itu mendapat nilai buruk dalam keterbukaan informasi karena tidak mematuhi UU KIP. Lebih jelasnya, partai tidak menyediakan data yang wajib disediakan sebagaimana diatur Pasal 15 UU KIP tentang kewajiban badan publik pada partai politik.

Berdasarkan Pasal 15 UU KIP, ada tujuh jenis informasi yang harus disediakan oleh partai untuk publik. Ketujuh informasi itu adalah asas dan tujuan, program umum dan kegiatan partai, alamat dan kepengurusan partai, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD, serta mekanisme pengambilan keputusan.

John mengatakan bahwa tidak adanya data-data tersebut karena partai-partai terkait tidak memiliki pejabat yang khusus menangani keterbukaan informasi kepada publik. Pejabat yang khusus melayani permintaan informasi tersebut, kata John, bukan sekadar juru bicara partai tapi lebih dari itu karena harus mendokumentasikan data yang disebutkan dalam pasal 15 UU KIP.

"Dapat saya sampaikan bahwa mereka secara khusus tidak mempunyai pejabat atau orang yang ditunjuk khusus melayani permintaan informasi," ujar John.

Meski keempat partai itu dinilai tak informatif, John mengatakan bahwa setidaknya mereka masih merespon survei KIP. Partai lain, kata dia, kurang responsif. "Saat baru pada tahapan pertama, mereka diberi kuisioner, tidak merespon secara baik. Sehingga tidak mungkin dilanjutkan lagi ke tahap kedua," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai orang Golkar, ikut mengomentari masalah keterbukaan partai ini. Ia berkomentar diplomatis bahwa partai-partai mungkin belum siap untuk terbuka kepada publik karena sistemnya belum terbentuk. Oleh karena itu, kata dia, hal itu perlu didorong masing-masing partai ke depannya.

"Sistem masing-masing partai kan berbeda. Partai besar mungkin juga terlalu ribet, asyik untuk konggres dan Munas," ujar Kalla.

ISTMAN MP






Politikus PAN Puji Anies Baswedan Tutup 12 Gerai Holywings, Penista Agama

29 Juni 2022

Politikus PAN Puji Anies Baswedan Tutup 12 Gerai Holywings, Penista Agama

Politikus PAN, Lukmanul Hakim mengapresiasi tindakan tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup 12 gerai Holywings di Jakarta.


Dipanggil Jokowi ke Istana, Ini Kata Sofyan Djalil dan Syahrul Yasin Limpo

15 Juni 2022

Dipanggil Jokowi ke Istana, Ini Kata Sofyan Djalil dan Syahrul Yasin Limpo

Sofyan Djalil dan Syahrul Yasin Limpo merupakan dua dari sejumlah menteri yang menemui Presiden Jokowi pada Selasa kemarin.


Isu Reshuffle, Zulkifli Hasan PAN Ditengarai Hampir Pasti Masuk Kabinet

15 Juni 2022

Isu Reshuffle, Zulkifli Hasan PAN Ditengarai Hampir Pasti Masuk Kabinet

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, memprediksi Zulkfili Hasan bakal masuk kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle


Isu Reshuffle Kabinet, Puan: PDIP Kayaknya Masih Aman

14 Juni 2022

Isu Reshuffle Kabinet, Puan: PDIP Kayaknya Masih Aman

Puan Maharani mengatakan tidak mendengar kabar jika reshuffle kabinet bakal menyasar menteri-menteri asal PDIP


Pemilih Partai Nasionalis Condong ke Ganjar Pranowo, Partai Islam ke Anies

14 Juni 2022

Pemilih Partai Nasionalis Condong ke Ganjar Pranowo, Partai Islam ke Anies

Ganjar Pranowo masih unggul diantara para pemilih partai nasionalis sementara Anies Baswedan menjadi favorit pemilih partai Islam.


Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani: Borong Tiket Formula E, Perintah Ketum PAN

4 Juni 2022

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani: Borong Tiket Formula E, Perintah Ketum PAN

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku memborong tiket Formula E. Hal ini karena perintah dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan


Nonton Formula E, Ketum Demokrat AHY: Semoga Sukses, Ini Kebanggaan

4 Juni 2022

Nonton Formula E, Ketum Demokrat AHY: Semoga Sukses, Ini Kebanggaan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terlihat ikut menonton ajang Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC)


Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Sempat Cela Korupsi

2 Juni 2022

Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Sempat Cela Korupsi

Haryadi Suyuti beberapa kali sempat mencela tindak pidana korupsi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta


Penangkapan Eks Wali Kota Yogyakarta, KPK Sita Uang dan Dokumen

2 Juni 2022

Penangkapan Eks Wali Kota Yogyakarta, KPK Sita Uang dan Dokumen

KPK menyita sejumlah uang dan dokumen dalam operasi tangkap tangan terhadap Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.


Penangkapan Eks Wali Kota Yogyakarta, KPK Segel 3 Ruangan Pejabat Lainnya

2 Juni 2022

Penangkapan Eks Wali Kota Yogyakarta, KPK Segel 3 Ruangan Pejabat Lainnya

KPK ikut menggeledah dan menyegel 3 ruangan Pejabat Pemkot Yogyakarta selain ruangan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.