Menkopolhukam Berharap MUI Keluarkan Fatwa yang Baik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Pemerintah tak mau fatwa itu malah menimbulkan keresahan dan masalah.

    "Jangan berasal dari satu persepsi, tapi harus mempertimbangkan berbagai perspektif," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 20 Desember 2016.

    Pemerintah, menurut dia, saat ini tengah membangun toleransi antar umat beragama dan suku. Ia tak ingin persatuan dan kebersamaan bangsa dicederai oleh sesuatu yang tidak perlu.

    Nantinya, Wiranto meminta kepada Kementerian Agama dan Kepolisian Republik Indonesia untuk berkoordinasi dengan MUI. Ia menyatakan polisi akan menempatkan petugas perantara yang akan berkoordinasi dengan MUI ihwal fatwa yang dikeluarkan. "Seyogyanya melakukan koordinasi dulu dengan Menag dan kepolisian," katanya.

    BacaBuni Yani Tersangka, Begini Tanggapan FPI

    Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menuturkan fatwa MUI bukan hukum positif lantaran tidak berasal dari otoritas negara. Oleh sebab itu, ia menilai, fatwa MUI sifatnya hanya koordinasi saja.

    Polri, ucap Tito, sudah berkoordinasi dengan MUI agar fatwa yang akan dikeluarkan berikutnya bisa dikomunikasikan dengan aparat. Ia tak ingin ada pihak-pihak tertentu yang malah bertindak sendiri tanpa ada kejelasan, seperti melakukan sweeping misalnya. "Kalau mereka lakukan pelanggaran hukum apalagi anarkistis seperti yang di Solo, kami tangkap," kata dia.

    Menteri Agama Lukman Hakim meminta kepada organisasi massa berbasis Islam agar tidak melakukan sweeping. Sebab, bila hal itu dilakukan tidak menutup kemungkinan akan ditiru oleh Ormas lainnya.

    SimakMUI: Sosialisasi Fatwa Atribut Natal Jangan Diikuti Razia

    Sementara menanggapi fatwa MUI ihwal larangan memakai atribut Natal bagi umat Islam, Lukman menilai, fatwa mengingat kepada yang memintanya. "Jadi bagi yang tidak meminta tentu tidak terikat dengan isi fatwa. Yang saya ketahui dari fatwa itu," kata Menteri Lukman.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin memastikan MUI tidak meminta ormas mensosialisasikan fatwa atribut Natal yang diikuti dengan razia. MUI pun menegaskan tidak menghendaki adanya razia.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.