Hakim Tak Izinkan Ahok Tanggapi Pandangan Jaksa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahok saat menjalani sidang kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 20 Desember 2016. Adek Berry/Pool Photo via AP

    Ahok saat menjalani sidang kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 20 Desember 2016. Adek Berry/Pool Photo via AP

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat mengutarakan ingin menyampaikan pendapatnya setelah mendengarkan pandangan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan terdakwa. Namun, keinginan tersebut ditolak oleh majelis hakim yang dipimpin Dwiyarso Budi Santiarto‎.

    "Mohon waktunya untuk kami memberikan tanggapan singkat terhadap tanggapan pendapat jaksa penuntut umum secara lisan," ujar ketua tim kuasa hukum, Trimoelja D. Soerjadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa, 20 Desember 2016.

    BacaJaksa Nilai Ahok sebagai Gubernur Wajar Peduli Umat Islam

    Namun, permintaan tersebut disanggah oleh ketua tim jaksa penuntut umum, Ali Mukartono. Ia beranggapan sesuai dengan Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setelah penyampaian nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa, jaksa penuntut umum bisa menyampaikan pendapatnya.

    "Setelah itu, majelis hakim mengambil keputusan. Jadi tidak ada keberatan lagi dari kuasa hukum. Jangan kacaukan Pasal 182 KUHAP demi ketertiban hukum pidana yang berlaku," ujar Ali.

    BacaJPU Anggap Ahok Merasa Paling Benar

    Setelah berdiskusi hakim tak mengizinkan adanya tanggapan atas pandangan kejaksaan. Meski begitu, Dwiyarso mengatakan pernyataan keberatan terdakwa bisa dicatat di berita acara persidangan.

    Adapun persidangan ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda putusan sela pada Selasa, 27 Desember 2016. Dwiyarso mengajukan permintaan kepada tim kuasa hukum agar terdakwa tetap dihadirkan. "Sidang kami tunda dan akan kami lanjutkan dengan agenda putusan pada Selasa, 27 Desember 2016, dengan permintaan terdakwa tetap hadir," ujar Dwi.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.